Populer Sumbar: Jenazah Kakek Hanyut di Sungai Ditemukan dan Solok Minta Tambahan Kuota Guru

Sebelumnya, Robi Saputra mengatakan, bahwa pencarian hari ini menggunakan perahu karet untuk menyusuri aliran sungai.

"Selanjutnya ada yang melakukan pencarian dengan berenang di sepanjang aliran sungai," kata Robi Saputra.

Selain itu, pihaknya menggunakan alat Aqua Eye atau alat yang bisa mendeteksi keberadaan korban di dalam air.

"Untuk kronologisnya, kita mendapatkan informasi kalau korban hendak menyeberang sungai dan sempat dilarang oleh warga karena debit air tinggi," katanya.

Baca juga: Pencarian Hari Ke-3, Kakek Hanyut di Sungai di Lima Puluh Kota Belum Ditemukan

Robi Saputra menyebutkan korban tetap bersikeras untuk menyeberangi aliran air sungai untuk memotong rumput dan akhirnya hanyut.

2. Jumlah Guru Dinilai Masih Kurang, Bupati Solok Minta Pemerataan Pendidikan di Daerah

Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda meminta agar pemerintah pusat maupun provinsi untuk menambah kuota guru di Kabupaten Solok.

Ia mengatakan Kabupaten Solok masih kekurangan dari segi jumlah tenaga pendidik berstatus PNS.

"Di beberapa sekolah, bahkan ada yang hanya 2 orang guru berstatus PNS dan selebihnya tenaga honorer," katanya kepada Tribunpadang.com, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Pemprov Sumbar Berikan Penghargaan Usaha Kesehatan Sekolah dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional

Terbatasnya jumlah guru berstatus PNS di Kabupaten Solok, kata dia, berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan guru saat ini.

Epyardi menuturkan saat ini mayoritas tenaga pendidik di daerahnya berstatus honorer dan bertugas di nagari-nagari yang terpencil.

"Bagaimana mau merdeka belajar, sedangkan saat ini banyak guru di daerah terpelosok, termasuk Kabupaten Solok, belum sejahtera," katanya.

Baca juga: Hari Pendidikan Nasional, Epyardi: Bagaimana Mau Merdeka Belajar, Guru di Solok Belum Sejahtera

Ia melanjutkan, Pemkab Solok belum bisa mengakomodir guru-guru honorer yang ada saat ini karena terbatasnya anggaran.

"Anggaran APBN kita sangat terbatas, jangankan untuk menggaji guru, untuk belanja tetap seperti gaji ASN dan pengadaan sudah tersedot lebih 30 persen dari APBD," katanya.

Epyardi mengatakan sebelumnya Pemerintah Pusat akan menganggarkan sebesar 30 miliar untuk mengangkat 540 PPPK guru.