Kabupaten Solok Selatan

RKPD 2024 Solok Selatan, Bupati Komitmen Buat Program Unggulan Berdampak Langsung ke Masyarakat

Dalam perencanaannya juga harus mempertimbangkan program unggulan pemerintah daerah yang menyasar langsung ke masyarakat.

Penulis: Nandito Putra | Editor: Rahmadi
istimewa
Bupati Solok Selatan Khairunas saat memimpin Musrenbang RKPD 2024 Kabupaten Solok Selatan. 

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menaruh perhatian pada beberapa poin dalam pencapaian kinerja pemerintah saat penentuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, salah satunya kualitas infrastruktur.

Namun dalam perencanaannya juga harus mempertimbangkan program unggulan pemerintah daerah yang menyasar langsung ke masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Solok Selatan di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (9/3/2023).

"Meskipun di sisi capaian kinerja makro daerah terus positif namun secara mikro kita masih dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan, terutama terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, hilirisasi produk daerah, keterbatasan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur," kata Khairunas.

Khairunas menegaskan bahwa pemerintah kabupaten telah berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca juga: Cegah Ternak Diserang Harimau, BKSDA Sumbar Ajak Warga Solok Selatan Dirikan Kandang Komunal

Program tersebut terbagi dalam tiga bidang yaitu sumber daya manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Dari segi pendanaan, Khairunas menyampaikan agar perangkat daerah tetap fokus terhadap pencapaian target kinerja daerah serta tidak hanya bergantung kepada pendanaan APBD yang celah fiskalnya semakin sempit.

Pasalnya, kata dia, kondisi APBD Solok Selatan saat ini meski jumlahnya terus meningkat, namun mengalami penurunan di sisi belanja pembangunan.

"Ini disebabkan karena sebagian besar sumber pendanaan pembangunan daerah masih berasal dari pendapatan transfer baik berasal dari pemerintah pusat dan provinsi penggunaannya semakin diatur dan terikat," katanya.

Lebih lanjut, Khairunas mengatakan pada 2024 mendatang terdapat beberapa agenda nasional yang harus dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten.

Baca juga: Harimau Terkam 2 Kerbau Milik Warga di Solok Selatan, Satu Mati Satu Lagi Luka-Luka

"Pemkab akan berinovasi dan harus mampu memanfaatkan pendanaan lainnya yang bersumber dari APBD provinsi, APBN maupun kerjasama dengan dunia usaha," kata Khairunas.

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved