Berita Populer Sumbar: Sidang Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa dan Penolakan BIM Dipangkas

Menurutnya selama ini Sumbar menjadi daerah yang banyak dikunjungi wisatawan dari Malaysia.

Selain itu saat ini kabupaten/kota di Sumbar juga sedang bersiap menyambut geliat sektor pariwisata pasca pandemi.

"Saya menolak sekali kalau sampai status BIM turun kelas. Ini pasti berdampaklah terhadap perekonomian Kabupaten Solok, khususnya pada sektor pariwisata yang sedang menggeliat, untuk daerah lain juga akan berdampak,” katanya.

Baca juga: Sejarah Berdirinya BIM, Bandara Internasional Sumbar yang Dikhawatirkan Turun Kelas jadi Nasional

Ia mengatakan akan mencoba meminta solusi kepada Anggota Komisi DPR RI asal Sumbar Athari Gauthi Ardi, yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan, untuk mempertanyakan hal tersebut.

"Semua kepala daerah, baik Bupati dan Wali Kota di Sumatera Barat menolak wacana ini," katanya.

Selain itu, Epyardi cukup menyayangkan sikap Gubernur Sumbar yang menyatakan setuju dengan wawacana pengurangan status bandara internasional.

"Saya lihat di pemberitaan, memang beliau tidak merinci nama bandaranya, tetapi kita kan di Sumbar ini punya BIM. Kalau setuju pemangkasan bandara internasional, artinya itu mendukung BIM turun kelas jadi bandara domestik," katanya.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Apresiasi Program Djarum Foundation di Sepanjang Jalur Bypass - BIM

3. Kadin Sumbar: Gubernur Sumbar Harus Tegas Tolak BIM Dipangkas

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatera Barat ikut menolak wacana pemangkasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

Seperti diketahui, pemerintah pusat akan memangkas dari 32 bandara internasional menjadi hanya 15 bandara saja.

Wakil Ketua umum bidang hubungan Internasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumbar Zainul Rahim Zeim mengatakan, pihak yang memiliki kewenangan untuk menyuarakan penolakan BIM dipangkas tentunya Pemerintah Provinsi Sumbar.

Baca juga: Soal Pemangkasan Bandara Internasional, Pengamat: Kalau BIM Tak Setuju, Sumbar di Posisi Strategis

Menurutnya, Gubernur Sumbar harusnya menemui Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, serta nyatakan secara gamblang bahwa Sumbar menolak didegrasikan status internasional di BIM.

"Saya rasa semua elemen menolak, namun Pemrpov, Gubernur Sumbar harusnyalah yang turun langsung menyatakan penolakan ke pemerintah pusat," ujar Zainul Rahim Zeim, Jumat (17/2/2023)

Zainul Rahim Zeim menambahkan, Kadin Sumbar juga sudah mengajukan surat resmi kepada Pemrov Sumbar dan DPRD Sumbar untuk melakukan hearing.

Dengan hearing ini, Kadin Sumbar berharap agar Pemprov Sumbar segera bergerak, jangan sampai terlambat nantinya.

"InsyaAllah minggu depan kita akan hearing, kita akan minta agar pihak terkait segera menemui Kementrian Perhubungan dan Kementerian BUMN, agar tidak sampai terlambat," ujarnya. (*)