Soal Sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang, Wagub Sumbar: Ini soal Kesadaran Masyarakat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kawasan wisata Pantai Padang setiap hari disuguhkan pemandangan yang tidak mengenakan. 

Tumpukan sampah berserakan. 

Tumpukan-tumpukan sampah tersebut, mayoritas berasal dari sampah rumah tangga, pedagang dan pengunjung di sepanjang wilayah pantai. 

Baca juga: Soal Sampah di Pantai Padang, Ketua DPD Asita Sumbar : Masih Layak Jadi Destinasi Wisata Favorit

Baca juga: Wali Kota Hendri Septa Singgung Soal Tarif Parkir, Pemalakan dan Sampah di Pantai Padang

Seperti buah kelapa, sampah plastik dan masih banyak lagi.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy  mengatakan bahwa kesadaran masyarakat di kawasan wisata dalam membuang sampah ditempatnya harus ditingkatkan.

"Persoalan sampah di pantai Padang dimulai dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Susahnya gini masyarakat kurang kesadaran (awareness) buang sampah," kata Audy.

Baca juga: Janji Wali Kota soal Sampah di Pantai Padang, Segera Sasar Kawasan Muaro Lasak dan Masjid Al Hakim

Baca juga: Soal Sampah di Pantai Padang, Dispar: Alat Berat Dikerahkan untuk Pembersihan Mulai 15 Januari 2022

Menurut Audy yang harus dilakukan ialah sosialisasi buang sampah pada tempatnya.

Apalagi, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi mencanangkan Tahun Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2023 atau Visit Beautiful West Sumatera 2023.

Baca juga: 550 Ton Sampah Diangkut DLH Padang Tiap Hari, Mairizon: Jumlah dari Pantai Padang Tak Bisa Dihitung

Baca juga: Persoalan Sampah di Pantai Padang, Perlu Peran Pemerintah, LSM, Komunitas hingga Guru dan Buya

Baca juga: Pengamat Lingkungan Prof Isril Berd: Masyarakat Harus Diberikan Edukasi Tentang Sampah

"Kita juga lagi menyiapkan program Sumbar bersih, lomba antar kota kabupaten, antar rumah makan, antar objek wisata," terang Audy.

Menurut Audy, kebersihan adalah tanggung jawab bersama.

Jika dihandalkan aparat pemerintah saja, tentu jumlahnya terbatas.

"Pemerintah tak bisa kerja sendirian, perlu kesadaran masyarakat," tutup Audy. (*)