Dana Desa 2022 Lareh Nan Panjang Selatan, Padang Pariaman Meningkat, Wali Nagari Ungkap Kinerja 2021

TRIBUNPADANG.COM - Wali Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, Zainal menyatakan bahwa penambahan anggaran dana desa tersebut menurutnya tak terlepas dari kinerja yang dilakukan selama 2021 lalu.

Menurutnya, satu faktornya ialah penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap keluarga terdampak Covid-19.

"Tahun kemarin kita berhasil menyalurkan BLT dana desa ini dengan cepat, mungkin ini salah satu faktor pendorong juga," kata Zainal pada Jumat (14/1/2022).

Disebutkan, Dana Desa Tahun 2022 di Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat meningkat sebanyak Rp 216 Juta dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022,  jumlah dana desa yang diterima pihaknya sebesar Rp 1,016 Miliar.

Kemudian, penambahan dana desa tahun (2022) ini juga karena kinerja dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang cukup baik.

Lebih lanjut, ia berharap agar pada Tahun 2023 dana desa yang diterima pihaknya akan bertambah lagi.

Alasannya ialah agar pelaksanaan pembangunan di nagari tersebut kedepannya semakin baik.

"Semoga dana desa tahun depan juga bisa meningkat lagi, sehingga berbagai sarana dan pembangunan bisa kita laksanakan dengan baik," imbuh Zainal.

Zainal menuturkan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 ada aturan yang menjelaskan tentang alokasi dana desa Tahun 2022 ini.

"Dimana ada aturan 40 persen dari dana desa ini diberikan untuk Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19," kata Zainal.

Dikatakannya, sebanyak 20 persen dari dana yang diterima akan digunakan untuk menunjang ketahanan pangan di nagari tersebut.

"Anggaran tersebut akan dicairkan untuk membangun saluran irigasi, yang diharapkan dapat menunjang peningkatan produksi pertanian di nagari kami," ujar Zainal.

Selain itu, dalam upaya ketahanan pangan, ia juga akan memberikan bantuan ternak kepada kelompok tani yang sudah ada di nagari tersebut.

Zainal kemudian menjelaskan bahwa dalam Perpres Nomor 104 tahun 2021 juga mengharuskan alokasi dana sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19.