Anggota DPRD Sumbar Curigai SKPD Bermain Anggaran, Program Tahun 2021 Banyak tak Terlaksana

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra M Yusuf Abit mengungkapkan, ada beberapa program dan kegiatannya yang tidak terlaksana tahun ini.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Penyampaian laporan pelaksanaan reses anggota DPRD Sumbar masa persidangan pertama 2021-2022 Senin (27/12/2021) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra M Yusuf Abit mengungkapkan, ada beberapa program dan kegiatannya yang tidak terlaksana tahun ini.

Baik yang menyangkut bidang pendidikan, pertanian, maupun perikanan.

"Ada program di salah satu SLB di Pesisir Selatan. Anak-anak keterbelakangan mental dijemput menggunakan sepeda motor, kemarin terjadi kecelakaan," ungkap Yusuf Abit, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKS Rinaldi Dikabarkan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Baca juga: DPRD Sumbar Belum Bahas Kelanjutan Usulan Hak Angket Gubernur Mahyeldi soal Surat Minta Sumbangan

M Yusuf Abit mengaku prihatin atas kejadian tersebut.

Padahal ia telah menganggarkan Pemda agar membelikan bus untuk sekolah itu. Namun sampai hari tidak terlaksana.

"Sudah dari awal tahun anggaran, saya prihatin atas kejadian ini," kata Yusuf Abit.

Baca juga: Komentar Anggota DPRD Sumbar Terkait Sertifikat Vaksin Syarat Masuk Mal, Pemda Harus Proaktif

Baca juga: Hak Angket Surat Minta Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur, DPRD Sumbar Belum Bahas Jadwal Paripurna

Sementara di bidang peternakan, kata dia, bantuan sapi akan diberikan kepada 10 kelompok tani di Pesisir Selatan, namun sampai saat ini masyarakat masih menunggu sapi tersebut.

"Hanya empat kelompok yang tersalurkan itupun ukuran sapinya kecil, sedangkan anggaran 1 kelompok itu Rp250 juta."

"Sapi yang dikirim hanya 12 ekor, ukurannya lebih besar dari kambing yang harganya Rp5-6 juta, kalau 12 ekor hanya 72 juta, kemana anggaran yang Rp250 juta dihabiskan?," tanya Yusuf Abit.

Baca juga: Demo di DPRD Sumbar, Minta Presiden, DPR dan MK Tanggung Jawab soal Pemecatan 57 Pegawai KPK

Baca juga: DPRD Sumbar Segera Gelar Rapat Paripurna Hak Angket Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur

Yusuf Abit meminta ke depan dibuatkan panitia khusus tata kelola dana aspirasi dewan.

"Kenapa dana itu bisa terlambat? Kami berjanji kepada masyarakat."

"Mohon gubernur, kami menduga ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bermain, kalau ada yang bermain dan gubernur tidak tahu, gubernur juga dapat dosanya, mari bersama-sama kita menginventarisir," jelas Yusuf Abit. 

Baca juga: Reaksi Mahyeldi Ditanyai Rencana DPRD Sumbar Ajukan Hak Angket: Masing-masing, Kita Punya Hak

Baca juga: Reaksi Wagub Audy soal Pengajuan Usulan Hak Angket DPRD Sumbar: Kita Ikuti Saja

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pihaknya selalu melakukan evaluasi kepada SKPD terkait.

"Mereka harus bergerak cepat, tidak boleh lambat, lambat-lambat, memperlembat dan menghambat."

"Kalau ada yang seperti itu, silakan lapor kepada saya, pemerintah menerima jika ada bukti-bukti," terang Mahyeldi.

Baca juga: Ada Jabatan Baru di Tubuh Polri, Ini Tugas dan Fungsi Kabaglog Menurut Kapolres Bukittinggi

Baca juga: Berikut Niat dan Tata Cara Puasa Senin Kamis serta Dalil Pendukung Tentang Puasa Senin Kamis

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar dengan DPRD harus bekerja sama untuk memperhatikan aturan, schedul dan mekanisme. 

Jangan sampai lanjutnya, ada yang merasa tidak terwadahi. 

"Soal anggaran itu ada mekanismenya dan batasan, tidah boleh naik di jalan."

"Ini tentu harus menjadi perhatian oleh DPRD dan pemda," tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved