Demo di DPRD Sumbar, Minta Presiden, DPR dan MK Tanggung Jawab soal Pemecatan 57 Pegawai KPK

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gerakan Mahasiswa Antikorupsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sumbar, Kamis (30/9/2021).

Aksi demo tersebut dilakukan karena massa menilai kondisi saat ini begitu menyayat hati masyarakat Indonesia, terkhusus dengan adanya usaha pelemahan KPK yang makin menjadi-jadi.

"Mulai dari pelemahan berdasarkan regulasi yaitu revisi UU KPK yang terkesan tergesa-gesa dan juga cacat baik hukum dan substansi materilnya, sampai dengan pemecatan 57 orang pegawai berintegritas di tubuh KPK membuat KPK semakin dilemahkan," kata seorang orator saat aksi.

Baca juga: Wako Hendri Septa Ungkap Penyebab Banjir di Padang: Intesintas Hujan Tinggi dan Pasang Laut Naik

Menurutnya, pelemahan tidak cukup dilakukan dari segi regulasi saja.

Bahkan alih status pegawai KPK sebagai imbas revisi UU KPK yang baru berujung pada Tes Wawasan Kebangsaan juga menuai polemik.

"TWK yang digadang-gadangkan sebagai syarat alih status pegawai KPK ini malah cacat hukum dan kondisi substansi pertanyaannya yang aneh yang bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan usaha pemberantasan korupsi," sambungnya.

Hal itu berujung kepada pemecatan 57 pegawai KPK yang dinilai sebagai pegawai dengan integritas yang baik di tubuh KPK.

Baca juga: Ini Aksi TRC Semen Padang dan Basarnas, Selamatkan 7 Korban Terperangkap Air Bah di Tarantang

Menurutnya, kondisi yang demikian menunjukkan adanya praktik demokrasi yang tidak sehat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

"Harusnya yang paling berkepentingan dalam memperkuat lembaga anti rasuah indonesia adalah pemerintah dan DPR."

"Namun faktanya jauh panggang dari api, presiden dan DPR malah menampakkan arogansinya dengan tidak adanya kepedulian kepada KPK sejak adanya usaha pelemahan KPK yang dibiarkan begitu saja," tuturnya.

Oleh karena itu, masyarakat Sumatera Barat bersama Gerakan Mahasiswa Antikorupsi Sumatera Barat menyampaikan pernyataan sikap turut berduka atas matinya lembaga antirasuah Indonesia dalam hal ini KPK.

Baca juga: Satu Rumah Warga Kabupaten Agam Terbakar, Damkar Sempat Terkendala Saat Pemadaman Kobaran Api

Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Presiden, DPR dan MK terkait matinya lembaga anti rasuah Indonesia dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi dan meminta keseriusan Presiden, DPR dan MK dalam usaha pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, menuntut Ketua KPK yaitu Firli Bahuri untuk mundur dari jabatan karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan Korupsi.

Kemudian menuntut KPK agar menjaga marwah dan semangat dalam memberantas korupsi serta segera menyelesaikan permasalahan korupsi yang belum terselesaikan seperti kasus KTP-elektronik, ekspor benih lobster, Bansos dan sebagainya.