Breaking News:

Demo di DPRD Sumbar, Minta Presiden, DPR dan MK Tanggung Jawab soal Pemecatan 57 Pegawai KPK

Gerakan Mahasiswa Antikorupsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sumbar, Kamis (30/9/2021).

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Aksi demo di DPRD Sumbar, Kamis (30/9/2021). 

"Namun faktanya jauh panggang dari api, presiden dan DPR malah menampakkan arogansinya dengan tidak adanya kepedulian kepada KPK sejak adanya usaha pelemahan KPK yang dibiarkan begitu saja," tuturnya.

Oleh karena itu, masyarakat Sumatera Barat bersama Gerakan Mahasiswa Antikorupsi Sumatera Barat menyampaikan pernyataan sikap turut berduka atas matinya lembaga antirasuah Indonesia dalam hal ini KPK.

Baca juga: Satu Rumah Warga Kabupaten Agam Terbakar, Damkar Sempat Terkendala Saat Pemadaman Kobaran Api

Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Presiden, DPR dan MK terkait matinya lembaga anti rasuah Indonesia dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi dan meminta keseriusan Presiden, DPR dan MK dalam usaha pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, menuntut Ketua KPK yaitu Firli Bahuri untuk mundur dari jabatan karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan Korupsi.

Kemudian menuntut KPK agar menjaga marwah dan semangat dalam memberantas korupsi serta segera menyelesaikan permasalahan korupsi yang belum terselesaikan seperti kasus KTP-elektronik, ekspor benih lobster, Bansos dan sebagainya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib merespon aspirasi yang dilakukan mahasiswa tersebut.

Baca juga: Gantikan Azis Syamsuddin: Wakil Ketua DPR, Lodewijk Minta Pemerintah Segera Ajukan Nama Panglima TNI

Ia mengatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa tersebut.

"Berarti mahasiswa Sumbar ada kepekaan. Selain itu, di daerah lain prihatinnya juga sama, namun mahasiswa Sumbar cukup prihatin dengan pelemahan KPK," kata Suwirpen.

Dengan pelemahan KPK saat ini, katanya, KPK tidak dapat bergerak seperti dahulu.

"Sebanyak 57 orang pegawai KPK yang dipecat dan 21 orang yang dibina juga bentuk keprihatinan yang disampaikan mahasiswa Sumbar yang akan disampaikan nantinya ke Jakarta," ujar Suwirpen. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved