Penyekatan Kendaraan di Pintu Masuk Kota Padang Ditiadakan, Posko Masih Tampak Berdiri

Laporan Wartawan  TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Penyekatan kendaraan di pintu masuk Kota Padang ditiadakan, mulai hari ini Senin (26/7/2021).

Pantauan TribunPadang.com, di perbatasan Padang- Padang Pariaman, jalan Bypass Kota Padang kendaraan bebas masuk kota.

Tidak tampak petugas yang biasanya memberhentikan kendaraan di lokasi ini, namun tenda atau posko penyekatan masih berdiri.

Baca juga: PPKM Level IV di Kota Padang, Wagub Sumbar Audy Sebut Tidak Ada Perbedaan Aturan yang Mencolok

Baca juga: Padang Berlakukan PPKM Level 4, BPBD: Penyekatan Kendaraan di Pintu Masuk Kota Akan Ditiadakan 

Hanya tampak satu orang petugas BPBD Padang sedang merapikan posko tersebut.

Koordinator posko Bypass Padang Ahmad Ilyas mengaku diperintahkan untuk tetap hadir ke posko.

"Apa tendanya akan dibuka atau tidak, saya masih menunggu arahan pimpinan," kata Ahmad Iklas, saat ditemui, Senin (26/7/2021).

Ahmad Iklas mengatakan, perintah pimpinannya hanya menyuruh hadir ke posko perbatasan.

Baca juga: Respon Gubernur Sumbar Mahyeldi Soal PPKM Level IV di Padang Diperpanjang

Baca juga: Warga Agam Kirimkan 500 Kilogram Rendang untuk Perantau Terkena Kebijakan PPKM di Jabodetabek

Baca juga: Imbas PPKM Diperpanjang, Rizky Billar Mengaku Sedih Pernikahannya dengan Lesti Kejora Harus Ditunda

Ia tidak bisa memastikan, apa posko atau tenda akan dibongkar atau tidaknya.

"Saya juga heran, masih diperintah hadir kesini, sementara penyekatan kendaraan tidak dilakulan lagi," ungkapnya.

Seperti diketahui, Kota Padang memperpanjang PPKM level IV hingga 2 Agustus 2021 nanti.

Selama PPKM ini, penyekatan kendaraan diperbatasan ditiadakan lagi. 

PPKM Padang Diperpanjang hingga 2 Agustus 2021

Pemko Padang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV dari 26 Juli hingga 2 Agusustus 2021 nanti.

Perpanjangan status Kota Padang ini tertuang pada SE walikota Padang bernomorkan 400.660/BPBD-Pdg/VII/2021.

Wali Kota Hendri Septa mengatakan, SE yang dikeluarkannya ini menindaklanjuti pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Padang selama delapan hari ke depan.

Surat Edaran ini mengacu arahan Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait perpanjangan PPKM Level 4. 

Baca juga: Respon Gubernur Sumbar Mahyeldi Soal PPKM Level IV di Padang Diperpanjang

Baca juga: Warga Agam Kirimkan 500 Kilogram Rendang untuk Perantau Terkena Kebijakan PPKM di Jabodetabek

"Menurut Pak Presiden, pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya, jika kasus Covid-19 mulai terkendali bukan tidak mungkin PPKM Level 4 ini bisa dilonggarkan selesai dari 2 Agustus 2021 nanti,"

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka di 3 Agustus 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan status PPKM secara bertahap," keterangan Hendri Septa diterima, Senin (26/7/2021).

Hendri Septa mengaku telah mengupayakan formulanya demi memikirkan nasib masyarakat dari dampak perpanjangan PPKM Level 4 tersebut. 

Terdapat 21 poin di dalam SE yang berisikan aturan dan kebijakan yang wajib disikapi seluruh pihak dan masyarakat di Kota Padang. 

Dalam SE tersebut hanya sedikit mengalami perubahan dibandingkan SE yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Baca juga: PPKM Darurat Diganti Jadi PPKM Level 4, Ketahui Syarat Perjalanan Pakai Mobil Pribadi

Untuk poin yang baru ditambahkan adalah, meminta peran Satgas Covid-19 kelurahan yang beranggotakan Lurah bersama RW/RT, Bhabinkamtibas, Babinsa, LPM dan seluruh komponen masyarakat agar selama PPKM Level 4 dapat melakukan penyekatan dan pengecekan bagi warga yang masuk atau datang ke lingkungan masing-masing dengan wajib menunjukkan beberapa persyaratan.

Di antaranya menunjukkan PCR H-2/Rapid Antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar provinsi, lalu melihatkan sertifikat vaksin Covid-19 (minimal 1 kali vaksi pertama) dan meminta masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19.

Sementara, untuk pengawasan kegiatan tersebut, akan dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Padang yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, BPBD, Sat Pol PP dan Camat di masing-masing wilayah.

Sementara itu  aturan lainnya pada penerapan PPKM Level 4 selama delapan hari ke depan masih sama, mulai dari aturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH) atau bekerja di rumah. 

Sebaliknya kegiatan pada sektor esensial dilakukan pembagian untuk persentase karyawan/karyawati yang WFH. 

Sementara sektor kritikal terkait kesehatan, keamanan serta yang berhubungan dengan kebutuhan logistik dan bahan pangan pokok serta sektor esensial lainnya masih dibolehkan. (*)