PPKM Darurat

PPKM Mikro Level 4, Ini Aturan yang Berlaku Hingga 25 Juli 2021 di Kota Bukittinggi

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang mulai 21 hingga 25 Juli 2021. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TRIBUNPADANG.COM/PANJI RAHMAT
Mobil minibus dari Pekanbaru yang hendak ke Bukittinggi, disuruh petugas untuk putar balik di pos penyekatan Sumbar-Riau di Pangkalan, Kamis (6/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang mulai 21 hingga 25 Juli 2021.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021, Bukittinggi kembali menerapkan PPKM.

Namun, kali ini adalah penerapan PPKM Mikro. 

Hal ini sesuai dengan Edaran Walikota Bukittinggi Nomor: 360.249/BPBD-Bkt/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Dalam Rangka Pencegahan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Berstatus PPKM Mikro Level 4, Pemko Padang Panjang Targetkan Turun ke Level 3 Hingga 25 Juli 2021

Baca juga: Istilah PPKM Darurat dan PPKM Level 4, Pengamat Komunikasi Sebut Hanya Sebatas Perbedaan Diksi

Dengan terbitnya Edaran Wali Kota dimaksud, maka status penerapan PPKM Darurat Kota Bukittinggi sebagaimana Edaran Wali Kota sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Untuk level 4 itu ditetapkan oleh pusat. Kita ikuti semua aturan yang berlaku di instruksi tersebut, cuma terkait pelaksanaan ibadah kita mengikuti maklumat MUI Provinsi Sumbar,” terang Kabag Humas Pemko Bukittinggi Yulman, Kamis (22/7/2021).

Yulman menyebutkan, dalam Edaran Wali Kota yang mengatur pengetatan PPKM Mikro di Bukittinggi dari tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2021 tersebut, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan dengan cara daring dan penyelenggaraan aktivitas pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen bekerja dari rumah (WFH). 

Baca juga: PPKM Level 4 di Padang Panjang, Satgas Kelurahan Diminta Proaktif Telusuri Kontak Erat Guna Tes Swab

Baca juga: PPKM Darurat di Kota Padang Diperpanjang, Operasional di 6 Pos Penyekatan Berlanjut

Baca juga: PPKM Darurat Berlanjut, Bukittinggi Tambah 100 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen jumlah karyawan untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara untuk pelayanan administrasi perkantoran dibatasi hanya 25 persen jumlah karyawan. 

Kemudian, untuk sektor esensial lainnya seperti pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi (operator seluler, data center, internet, pos dan media penyebaran informasi), perhotelan nonpenanganan karantina, boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen jumlah karyawan. 

Baca juga: Mulai Hari Ini Padangpanjang PPKM Level 4, Kadiskes: Tempat Tidur Isolasi dan ICU Telah Terpakai 50%

Baca juga: Kota Padang Perpanjang PPKM Darurat, Penyekatan Kendaraan di Pintu Masuk Berlanjut 

Adapun esensial pada sektor pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, hanya diperbolehkan maksimal 25 persen staf yang melaksanakan bekerja di kantor (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB udengan kapasitas pengunjung yang diperbolehkan hanya 50 persen. 

Sedangkan untuk apotek dan toko obat diperbolehkan beroperasi selama 24 jam.

Baca juga: PPKM Darurat Padang Diperpanjang, Pengunjung Restoran Dibolehkan Makan Di Tempat, Jumlah Dibatasi

Baca juga: PPKM Mikro Diterapkan, Pelajar di Kota Pariaman Kembali Sekolah secara Daring

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) yang beraktivitas pada lokasi tersendiri ataupun yang berlokasi di dalam mal/pusat perbelanjaan diperbolehkan untuk beraktivitas hanya untuk pelayanan jemput antar/bungkus (delivery/take away).

Dengan penerapan pengetatan PPKM Mikro ini, Pemko Bukittinggi masih menutup fasilitas umum seperti objek wisata, taman-taman dan lain sebagainya. 

Hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan seni dan budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, termasuk resepsi pernikahan.

“Semua mengacu ke Inmendagri, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” harap Yulman. (*)


Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved