Lambatnya Progres Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Padang Jadi Sorotan, Polda Sumbar Turun Tangan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto menyayangkan lambatnya progres tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Padang.

Hal itu ia ungkapkan saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru di Ruang Jenderal Hoegeng Lantai IV Polda Sumbar, Kamis (17/6/2021).

"Sebenarnya sangat saya sayangkan kita sangat lambat untuk pembangunan jalan tol ini yang sudah tiga tahun. Jika ada masalah, itu terus kita pecahkan," kata Edi Mardianto.

Edi Mardianto menjelaskan ada masalah khusus yang menghambat proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru tersebut.

Menurutnya, kendala utama ialah masalah pembebasan lahan.

Baca juga: Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Ruas Sicincin-Padang Berlanjut, Konstruksi Sudah Capai 40,58%

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sambut Komite II DPD RI, Sampaikan Pembangunan Jalan Tol

Baca juga: Penampakan Jalan Tol Padang-Sicincin, Pembangunan Tetap Jalan, Progres Mencapai 37,98 Persen

Baca juga: Bantah Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin Dihentikan, HK: Kami Tetap Bekerja

Baca juga: UPDATE: Mengintip Kondisi Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin Setelah Heboh Dihentikan

"Lahan yang belum bebas masih banyak.  Siapa yang tidak senang, warga di sini kalau jalan tol jadi, dia bisa pulang kampung dari Riau ke Padang dan sebaliknya, lalu ke Medan."

"Jika sekarang sudah maju tambah maju lagi kota ini. Ini yang kita harapkan. Kami siap membantu kelancaran pembangunan tol," ujar Edi Mardianto.

Selain itu, menurutnya, memang di Sumatera Barat proses pembebasan lahannya agak sulit dari daerah lainnya di Sumatera.

Baca juga: Penampakan Jalan Tol Padang-Sicincin, Pembangunan Tetap Jalan, Progres Mencapai 37,98 Persen

Baca juga: Bantah Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin Dihentikan, HK: Kami Tetap Bekerja

Karena di Sumbar ini lahannya ada namanya tanah adat atau tanah ulayat.

"Semua dalam hal ini pasti ada hambatan. Apalagi dalam proses masalah tanah di Padang ini berbeda."

"Itulah yang kita bahas supaya bisa diselesaikan secara sosial, kerja sama dengan nagari, niniak mamak, insya Allah dengan rapat ini bisa diselesaikan secara tuntas, walaupun agak lambat, tetap harus diselesaikan masalah pembangunan jalan tol ini," tuturnya.

Ditegaskan Edi Mardianto, ke depan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat harus dipercepat.

Baca juga: UPDATE: Mengintip Kondisi Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin Setelah Heboh Dihentikan

Baca juga: Singgung Progres Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Rapat Paripurna, Nofrizon Colek Soal Network Wagub

Baca juga: Refocusing Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Mahyeldi: Anggaran Masih Tetap, Fokus Pembebasan Tanah

"Jangan dilambat-lambatin. Ganti rugi harus dibayar cepat, tidak ada target, kalau besok bisa segera diselesaikan, kita selesaikan," sambungnya.

Edi Mardianto juga menyampaikan, selama ini belum ada pemeriksaan terkait kasus mafia tanah di ruas tol Padang-Pekanbaru.