Breaking News:

Pilkada Sumbar

Tekan KKN, Genius Umar: Harus Ada Pemisahan Antara Politik dan Birokrasi

Pasangan calon gubenur dan wakil gubernur Sumbar nomor urut 3 Fakhrizal-Genius Umar memaparkan visi misi terkait reformasi birokrasi untuk membangun

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Youtube/Padang TV
Nomor Urut 3: Fakhrizal-Genius Umar 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pasangan calon gubenur dan wakil gubernur Sumbar nomor urut 3 Fakhrizal-Genius Umar memaparkan visi misi terkait reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang melayani dan memberi jalan keluar terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat.

Calon Gubernur Sumbar Fakhrizal mengatakan, birokrasi hadir untuk mengurus masyarakat, bukan mempersulit masyarakat.

Oleh karena itu, di satu sisi birokrasi harus transparan, adil, dan partisipatif.

Sementara, di sisi lain harus efektif dan efisien. 

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Gubernur Sumbar Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Klaster Baru Covid-19

Baca juga: Bawaslu Sumbar Catat 118 Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020, Ini Rinciannya

Baca juga: Semarak Pilkada Sumbar 2020, Toko Kue di Padang Sajikan Miniatur Kotak Suara dan 4 Pasang Cagub

"Birokrasi yang seperti ini tentunya akan menjadi jembatan bagi terciptanya masyarakat yang cerdas dan pemerintah yang responsif," kata Fakhrizal.

Calon Wakil Gubernur Sumbar Genius Umar menambahkan, tujuan birokasi dibentuk adalah sebagai publik service. 

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus membuat perubahan dalam birokrasi bahwa birokrasi atau pejabat itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. 

"Perubahan birokrasi dimulai dari pimpinan, dari gubernur ke kepala dinas sampai ke tingkat bawah sehingga apapun urusan masalah masyarakat harus bisa dibahas dengan cepat," terang Genius Umar.

Baca juga: Distribusi Logistik Pilkada di Sumbar Prioritaskan Daerah Padang dan Mentawai

Baca juga: Distribusi Logistik Pilkada di Sumbar, Prioritaskan Daerah Padang dan Kepulauan Mentawai

Baca juga: Presiden Joko Widodo Tetapkan Pemungutan Suara Pilkada 9 Desember 2020, Hari Libur Nasional

Terkait survei perilaku anti korupsi 2019 yang dirilis BPS bahwa reformasi birokrasi menghendaki adanya sinergi dan kolaborasi antara kesediaan birokrasi untuk berubah dan adanya dukungan publik, sehingga dua elemen tersebut mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani dan solutif, Genius Umar mengutarakan dalam ilmu administrasi negara harus jelas pemisahan antara politik dan birokrasi. 

Ia mencontohkan, ketika seorang pejabat politik dipilih melalui pemilihan rakyat, didukung oleh satu partai, lalu ada intervensi terlalu jauh politik terhadap birokrasi, maka itulah yang menyebabkan KKN. 

"Maka, ini tidak boleh. Ini harus ada pemisahan yang jelas antara birokrasi dan politik."

"Birokrasi profesional harus selalu kita lakukan, sehingga birokrasi betul-betul hadir untuk melayani masyarakat," kata Genius Umar. (*)
 

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved