Warga Lima Puluh Kota Minta Jalur Tol Dipindahkan, DPRD Sumbar Segera Undang Stakeholder
Puluhan warga Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (2/10/2020)
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
Bahkan, ungkap Yoni Chandra, ada di satu nagari, satu kaum hilang kawasan tanahnya.
• Maju Pilwako Jalur Independen, Paslon Ramlan-Syahrizal Ingin Lanjutkan Pembangunan Bukittinggi
Ia menyatakan, pada prinsipnya masyarakat tidak menolak pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional.
"Cuma pembangunannya dinilai tekesan dipaksakan, banyak masyarakat yang dirugikan," sebut Yoni Chandra.
"Saya tidak tahu alasan pemukiman padat penduduk dan lahan produktif dipakai untuk jalur tol, apakah meminimalisir pembiayaan atau bagaimana."
"Tapi enggak mungkin demi pembangunan orang -orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya," tegas Yoni Chandra.
Ke depannya, ia berharap kepada pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut sesuai harapan warga.
"Jalan tol dialihkan ke kawasan tidak padat penduduk dan bukan lahan produktif. Jika dilihat secara kewilayahan, masih banyak kok wilayah yang bisa dibangun jalan tol," jelas Yoni Chandra. (*)
