Warga Lima Puluh Kota Minta Jalur Tol Dipindahkan, DPRD Sumbar Segera Undang Stakeholder

"Ketika dialihkan usaha lain, memulai lagi dari nol. Jika membuat percetakan sawah baru, itu butuh waktu 15 hingga 20 tahun," kata Mapilindo.

Membuka lahan pertanian, kata Mapilindo, tidak mudah meski dia sendiri pendatang.

Dia masuk ke Nagari Gurun sekitar tahun 1969, waktu itu masih dalam bentuk hutan.

• Irwandi-David Chalik Usung Bukittinggi Kota Sehat, Yakin Masyarakat Bisa Menentukan Pilihan

"Orang tua kami cerita, sampai membuat perangkap harimau di lokasi itu dan lainnya. Sekarang tanah itu sudah jadi dan subur, itu sumber kehidupan."

"Tahu-tahu, lahan kami mau dihancurkan. Jadi, hati nuraninya itu mana? Apakah pemerintah punya hati nurani atau tidak? itu dilema bagi kami," ucap Mapilindo dengan suara serak.

Mapilindo berharap, pemerintah menjunjung tinggi asas keadilan. Lalu berusaha mencari lahan yang tidak jadi lahan pertanian penduduk.

"Kami cuma pandai pegang cangkul dan pegang sabit. Ketika kami pindah ke daerah baru, kami belum punya pengalaman untuk berdagang," imbuh Mapilindo.

• Saat Covid-19 - Irwandi Paslon Urut 3 Temui Langsung Warga, Kampanyekan Paslon Idaman

Sementara itu, perwakilan masyarakat Jorong III Balai, Nagari Lubuak Batingkok Rahman Syarif Dt Patiah (39) mengatakan, yang jadi keberatan bagi warga sekitar adalah proyek jalan tol melintasi pemukiman padat penduduk.

Bahkan melewati balai adat yang merupakan simbol sakral bagi masyarakat setempat.

"Juga melewati tempat ibadah, musala, lebih parahnya ada dua kampung persukuan yang habis dan lenyap," terang Rahman Syarif.

Menurut Rahman Syarif, kalau tidak punya tanah, berarti bukan orang Minang.

"Tanah itu tidak bisa ditukar dengan uang, bagaimanapun kami akan bertahan," tambah Rahman Syarif.

• Walau Menang Pelatih AC Milan Stefano Pioli Sebut Laga Lawan Rio Ave Semalam Menguras Emosi

Dia menyarankan pemerintah mengalihkan jalan tol itu ke tempat yang tidak padat pemukiman penduduk, dan tidak melalui tempat ibadah dan lainnya.

Di sisi lain, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar Yoni Candra menyebut, ada 300 rumah lebih yang dihuni oleh masyarakat di empat nagari tersebut.

Selain itu juga ada sawah seluas 700 Ha lebih.

"Ini belum terinventarisir secara keseluruhan, belum lagi ladang, kawasan ternak di empat nagari itu, kemungkinan ini akan lebih banyak kalau diidentifikasi lagi," ujar Yoni Candra.