Warga Lima Puluh Kota Minta Jalur Tol Dipindahkan, DPRD Sumbar Segera Undang Stakeholder

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan warga Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (2/10/2020).

Warga yang merupakan perwakilan 4 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Empat nagari tersebut yakni Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Gurun.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, empat daerah tersebut kena dampak rencana proyek pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru.

• Lahan Terancam Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Warga Limapuluh Kota Mengadu ke DPRD Sumbar

• Tol Pekanbaru-Dumai Diresmikan Presiden, Semen Padang Bangga Telah Berkontribusi

Prinsipnya, kata Supardi, warga menyetujui pembangunan jalan tol, karena proyek strategis nasional.

"Cuma, warga meminta jalur yang dipakai untuk pembangunan jalan tol itu, bukan jalur padat penduduk dan produktif," ungkap Supardi.

Karena bagaimanapun, lanjut Supardi, filosofi orang Minang itu ketika mereka tidak lagi punya harta dan tanah, identitas Minang itu dipertanyakan.

"Tanah bagi mereka sebuah pondasi, ciri kehidupan mereka. Kita tidak ingin kasus di Padang Pariaman terjadi, sehingga pembangunan tol terhambat," ujar Supardi.

Supardi meminta agar Kementerian PUPR mendata secara objektif, meskipun saat ini masih fase perencanaan.

Supardi tidak ingin di fase perencanaan ini, ada hal-hal yang membuat masyarakat tidak bisa terima dengan rencana pembangunan jalan tol.

"Ke depan kami akan mengundang stakeholder terkait yang berhubungan dengan jalan tol ini. Kami akan lihat jadwal Bamus dan aspirasi warga bisa ditindaklanjuti," tambah Supardi.

Menurut Supardi, ada peluang jalur tol tersebut dipindahkan. Mengingat saat ini masih tahap sosialisasi perlu ada alternatif, jika dialihkan kemana akan dipindahkan.

Supardi juga mengingatkan, agar tim yang melakukan sosialisasi juga harus mengerti dengan budayanya orang Minang sehingga tidak memicu persoalan.

Selain itu, yang paling penting menurut Supardi adalah ganti rugi lahan.