TRIBUNWIKI: Dana Hibah untuk Pengawasan Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Barat, Berikut Rinciannya

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, sudah semua daerah di Sumbar melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia mengatakan, seluruh dana akan digunakan untuk mengawasi Pilkada 2020.

Mulai dari pembentukan pengawas kecamatan, Bimtek, pelatihan, sosialisasi, penanganan pelanggaran, dan Gakkumdu.

• Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah KPU, Gubernur Irwan Prayitno: Mesti Ketok Palu Dulu

• Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah untuk KPU, Tahapan Pilkada 2020 Terancam Alami Kendala

Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk pengawasan pemilihan gubernur serta termasuk
juga pengawasan Pilkada di enam daerah yang tidak melakukan pemilihan bupati/walikota.

Enam daerah yang dimaksud Surya Elfitrimen ialah Padang, Pariaman, Padang Panjang, Sawahlunto, Mentawai, dan Payakumbuh.

"Daerah tersebut sudah melaksanakan Pilkada di 2017 dan 2018 lalu. Artinya di 2020 mereka tidak lagi melakukan pemilihan bupati/walikota, tetapi kan mereka mengawasi pemilihan gubernur. Anggaran untuk pemilihan gubernur di kab/kota itu diajukan di APBD provinsi," jelas Surya Elfitrimen.

• Reaksi Wagub Sumbar Tahu 3 Daerah Belum Teken NPHD Pilkada 2020, Nasrul Abit: Ini Memalukan Sumbar

• Pemprov dan KPU Sumbar Resmi Tanda Tangan NPHD Dana Pilkada 2020

Sementara, 13 kabupaten dan kota yang lain menggunakan dana untuk pengawasan bupati/walikota sekaligus mengawasi pemilihan gubernur.

"Pilkada 13 kab/kota anggarannya berada di kab/kota masing-masing," kata Surya Elfitrimen. 

Berikut rincian pengawasan Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Barat:

1. Kabupaten Pasaman

Dana usulan awal sebesar Rp 14.649.180.000 dan direalisasikan sebesar Rp 11.678.793.000 pada 1 Oktober 2019.

• Relawan Demokrasi di Pilkada 2020, Komisioner KPU Sumbar: Kewenangan Sepenuhnya pada kabupaten/kota

• Tahapan Pilkada Sumbar: Pendaftaran Pasangan Calon 16-18 Juni 2020, Bulan Depan Mulai Sosialisasi

2. Kabupaten Limapuluh Kota

Dana usulan awal sebesar Rp 14.313.039.000 dan direalisasikan sebesar Rp 10.994.560.000 pada 1 Oktober 2019.

3. Kota Bukittinggi

Dana usulan awal sebesar Rp 7.186.269.889 dan direalisasikan sebesar Rp 4.279.770.000 pada 11 Oktober 2019.

4. Kabupaten Tanah Datar

Dana usulan awal sebesar Rp 12.125.393.000 dan direalisasikan sebesar Rp 9.767.755.000 pada 8 November 2019.

• Anggaran Pilkada Sumbar Dianggarkan di APBD 2020, Gubernur: Mesti Ketok Palu Dulu

• Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah untuk KPU, Tahapan Pilkada 2020 Terancam Alami Kendala

5. Kabupaten Sijunjung

Dana usulan awal sebesar Rp 9.191.016.000 dan direalisasikan sebesar Rp 7.594.980.000 pada 14 Oktober 2019.

6. Kabupaten Solok

Dana usulan awal sebesar Rp 15.469.769.000 dan direalisasikan sebesar Rp 6.500.000.000 pada 6 November 2019.

7. Kabupaten Dharmasraya

Dana usulan awal sebesar Rp 13.847.082.442 dan direalisasikan sebesar Rp 8.900.000.000 pada 4 Oktober 2019.

• Hoax dan Politik Uang Jadi Tantangan pada Pilkada Tahun 2020 Mendatang

• Poster Semarak sebelum Masa Kampanye Pilkada 2020, Ini Tanggapan Bawaslu Sumbar

8. Kabupaten Solok Selatan

Dana usulan awal sebesar Rp 10.063.181.525 dan direalisasikan sebesar Rp 6.100.000.000 pada 7 November 2019.

9. Kabupaten Pasaman Barat

Dana usulan awal sebesar Rp 16.083.636.000 dan direalisasikan sebesar Rp 9.231.041.000 pada 14 Oktober 2019.

10. Kabupaten Agam

Dana usulan awal sebesar Rp 15.247.310.000 dan direalisasikan sebesar Rp 12.248.886.000 pada 5 Oktober 2019.

• PKS Jadikan Elektabilitas untuk Usung Bakal Calon Gubernur di Pilkada Sumbar 2020

• 1 WNA di Bukittinggi Masuk Dalam DPT Pemilu 2019, Pernah Terdaftar Saat Pilpres 2014 Pileg Pilkada

11. Kabupaten Padang Pariaman

Dana usulan awal sebesar Rp 15.594.861.628 dan direalisasikan sebesar Rp 10.300.000.000 pada 14 Oktober 2019.

12. Kota Solok

Dana usulan awal sebesar Rp 8.795.895.000 dan direalisasikan sebesar Rp 3.500.000.000 pada 30 Oktober 2019.

13. Kabupaten Pesisir Selatan

Dana usulan awal sebesar Rp 17.830.245.000 dan direalisasikan sebesar Rp 11.900.805.000 pada 5 Oktober 2019.

14. Provinsi Sumatera Barat

Dana usulan awal sebesar Rp 58.807.896.000 dan direalisasikan sebesar Rp 45.195.000.000 pada 30 Oktober 2019. (*)