Pilkada Sumbar 2020

Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah untuk KPU, Tahapan Pilkada 2020 Terancam Alami Kendala

KPU dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) belum menyepakati dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah untuk KPU, Tahapan Pilkada 2020 Terancam Alami Kendala
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Kantor KPU Provinsi Sumbar 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - KPU dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) belum menyepakati dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mesti disepakati antara pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, dan institusi terkait lainnya.

Sebab, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun karena beberapa alasan, Sumbar dan sejumlah kabupaten/kota belum meneken kontrak di antaranya Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Solok.

Aksi Nekat Wagub Sumbar ke Wamena Demi Perantau Minang Tuai Pujian, Warganet: Bapa Paling Andalan

"Saat di Jakarta baru-baru ini, Kemendagri mengundang pemerintah daerah, KPU Sumbar dan Kabupaten/kota yang belum melaksanakan nota perjanjian hibah.

Kemudian, Kemendagri tentu menyamakan persepsi dan evaluasi terhadap persolan yang terjadi," kata Amnasmen kepada TribunPadang.com, Jumat (11/10/2019).

Dijelaskan Amnasmen, saat itu Kemendagri sudah mendengarkan persoalan dan penyebab NPHD belum ditindaklanjuti atau ditandatangani.

Di antaranya, ketidaksamaan pemahaman dalam menentukan jumlah penandatanganan NPHD.

Nelayan di Pantai Purus Padang hanya Bisa Melaut 3 Jam Sehari karena Angin Kencang dan Kabut Asap 

Maka, kata Amnasmen, diberikan toleransi batas waktu hingga 14 Oktober 2019.

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved