Buku Terbitan RPP Press KPU Padang, Perempuan Dalam Mimbar Demokrasi Dibincangkan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Buku Perempuan Dalam Mimbar Demokrasi, terbitan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Press Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang ini dibincangkan pada Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya dilakukan peresmian pernerbitan RPP Press Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Diskusi ini dihadiri ratusan mahasiswa Universitas Andalas dengan beberapa pembicara.

Diantaranya Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani.

• KPU Padang Resmikan Rumah Pintar Pemilu Press, Luncurkan Buku Perempuan Dalam Mimbar Demokrasi

• Pemprov dan KPU Sumbar Resmi Tanda Tangan NPHD Dana Pilkada 2020

Komisioner KPU Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani.

Dosen Sejarah sekaligus editor buku Perempuan Dalam Mimbar Demokrasi Midawati.

Serta satu penulis buku Elvi Humaira.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani mengatakan pengalaman perempuan pengetahuan panjang yang harus direkonstruksi dari satu waktu ke waktu lain.

Dikarenakan perempuan menghidupan kehidupan di dunia ini.

Lanjutnya, buku tersebut memberikan warna pada kehidupan dunia perempuan dan lelaki.

• KPU Sumbar: Tinggal Tiga Daerah yang Belum Tanda Tangan NPHD di Sumbar

• Relawan Demokrasi di Pilkada 2020, Komisioner KPU Sumbar: Kewenangan Sepenuhnya pada kabupaten/kota

"Dengan tulisan ini luar biasa menurut saya, meskipun belum terlalu dalam tidak mengapa akan terus kita asah," ungkapnya.

Dikatakan pada buku itu bisa dilihat perempuan muda melihat ketidakadilan serta adanya kesadaran perempuan terhadap fakta ketidakadilan di ruang-ruang publik.

"Karena memang bagaimana ruang demokrasi memberi ruang adil bagi perempuan dan lelaki, karena demokrasi itu memberi ruang adil bagi perempuan dan lelaki.

Lanjutnya, perlu didorong perempuan agar memiliki kesadaran untuk membangun kesadaran perempuan lain.

• KPU Sumbar Prioritaskan Sosialisasi Kepemiluan untuk Pemilih Disabilitas

• Beda Pandangan soal NPHD Pilkada Sumbar, Gubernur Bilang Tunggu APBD 2020, KPU Sebut Tak Perlu

Guna melakukan gerakan keadilan antara perempuan dan lelaki agar perubahan yang lebih baik.

Sementara itu Komioner KPU Sumatera Barat Yanuk Sri Mulyani mengatakan hak perempuan dalam politik sudah dijamin dalam regulasi.

Diantaranya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Namun perempuan masih banyak yang belum menggunakan haknya tersebut.

"Pada caleg kamarin perempuan hanya pelengkap, kebanyakan tidak ada inisiatif gagasan untuk perempuan itu sendiri.

• Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah untuk KPU, Tahapan Pilkada 2020 Terancam Alami Kendala

• Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah untuk KPU, Tahapan Pilkada 2020 Terancam Alami Kendala

Kebanyakan mereka menjawab mereka diberikan uang sekian untuk mencaleg," tambahnya

Dikatakan perlu pendidikan dan pengkaderan untuk perempuan agar percaya diri dan bisa memperjuangkan gagasannya tentang perempuan.

Serta buku tersebut menurutnya telah memulai melakukan hal tersebut.

"Tantangan untuk mahasiswi agar menulis, supaya perempuan mempunyai ketegasan.

Serta dalam perpolitik benar hadir bukan hanya memenuhi formalitasnya agar parpor lulus pencalonan," tambahnya.

• Tabrakan Angkot Oranye Vs Angkot Biru di Padang, Dua Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit

• Mulai Hari Ini Pasokan Solar di Sumbar Ditambah, Pertamina: Dari 1.080 Jadi 1.250 kiloliter/Hari

Sementara itu, Dosen Sejarah Unand Midawati mengatakan tantangan perempuan dalam politik ialah adanya budaya atau kultural.

Dicontohkan dengan kata-kata yang menjatuhkan perempuan ketika mencapai kesuksesan dalam politik.

Dikatakan perlu pengetahuan berupa kesadaran gender yang harus dimiliki oleh perempuan maupun lelaki.

"Lelaki harus memberi ruang agar perempuan tidak ketertinggalan terus.

• Film Charlies Angels Tayang di Bioskop Mulai Besok, Simak 8 Fakta Menarik Film Charlies Angels

• Dua Angkot Tabrakan di Jalan Khatib Sulaiman Padang, Warga Terpaksa Dorong

Budaya partatrikilah yang membuat anggapan perempuan harus dirumah, bersolek, dan tidak boleh bekerja," tambahnya.

Penulis buku Perempuan dalam Mimbar Politik Elvi Humaira mengatakan perempuan perlu mengisi ruang publik tersebut.

Namun tantangan saat ini adanya sikap apatis perempuan terhadap persoalannya dan kehidupan sekitarnya.

"Maraknya pernikahan yang dipaksa, sehingga perempuan tidak bisa mengembangkan potensi diri sendiri," tambahnya.

Dikatakan perempuan menjadi Ibu rumah tangga ialah kewajiban, menjadi perempuan yang bekerja di ruang publik itu tergantung sistem yang diatur dirinya sendiri. (*)