Breaking News:

Tarif Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik Mulai Tahun Depan, Apakah Ada Kenaikan Mutu Kualitas Layanan?

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 20

kompas.com
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

TRIBUNPADANG.COM - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berarti pemerintah telah resmi menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai awal tahun depan.

Menkes Terawan Donasikan Gaji Pertama dan Tunjangan Kerja untuk Mengatasi Defisit BPJS Kesehatan

Direktur RSUD Rosidin Beberkan Utang BPJS Kesehatan Rp 7,7 Miliar

Lalu mungkinkah akan ada kenaikan mutu dan kualitas layanan kesehatan?

Dilansir dari unggahan YouTube TvOneNews, Selasa (29/10/2019),  Wadir Medis RS Harapan Jayakarta Adisti Indah Lestari mengatakan, pihaknya lebih mengadakan sosialisasi ke masyarakat sekitar serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai persiapan.

Tujuannya agar masyarakat tahu kenaikan tarif iuran BPJS memang untuk peningkatan layanan.

"Kami juga akan sosialisasi baik itu keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitar kami ini, semoga tarif ini dapat menutupi segala klaim yang belum terbayarkan pemerintah atau BPJS khususnya. Untuk pelayanan kami tidak ada perbedaan baik itu untuk BPJS mandiri ataupun BPJS dari subsidi pemerintah, kami lakukan pelayanan sama ke mereka," ujar Wadir Medis RS Harapan Jayakarta.

Audiensi, Koalisi Perempuan Indonesia dan Ombudsman Sumbar Kritisi BPJS Kesehatan

Sanksi Menunggak Iuran BPJS, Tak Bisa Perpanjang SIM, Buat Paspor hingga IMB

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas menegaskan, pemerintah senantiasa berhati-hati dalam menerbitkan Perpres tersebut.

"Tentu kalau kita bicara program JKN sudah jalan 6 tahun, pemerintah berhati-hati ketika memutuskan menerbitkan Perpres Nomor 75 ini hal lebih yang besar, kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat," ungkapnya.

Iqbal berharap, program JKN tak berhenti begitu saja dengan imbas tak ada jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sanksi Menunggak Iuran BPJS, Tak Bisa Perpanjang SIM, Buat Paspor hingga IMB

Berikut Prosedur Cara Pindah Level BPJS Kesehatan Melalui Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pemerintah ingin memastikan program ini tetap berjalan dan tentu dengan kecukupan soal pembiayaan yang memang harus di tanggung oleh masyarkat.

Halaman
123
Editor: Mona Triana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved