Pemkab Solok Selatan Tolak Isu Tiga Nagari Gabung Dharmasraya, Sekda Ingatkan Ikuti Aturan

Ringkasan Berita:

• Pemkab Solok Selatan tegas jaga tiga nagari, isu gabung Dharmasraya disorot.
• Rapat khusus digelar, hasilnya isu pemindahan belum ditemukan bukti resmi.
• Tokoh nagari mengaku tahu kabar pemisahan dari media dan media sosial.
• Sekda ingatkan perubahan batas wilayah wajib lewat aturan hukum.
• Wali nagari, Bamus, KAN, dan camat kompak tanda tangan tolak pemisahan.

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengambil langkah taktis guna meredam polemik batas daerah yang belakangan menyita perhatian publik.

Otoritas kepemimpinan daerah setempat secara resmi menegaskan komitmen penuh untuk mempertahankan integritas dan keutuhan wilayah administratifnya dari berbagai wacana pemecahan.

Sikap tegas ini diambil sekaligus sebagai bentuk penghormatan dinas terhadap setiap aspirasi yang berkembang di tengah akar rumput.

Kendati demikian, pihak eksekutif menggarisbawahi bahwa seluruh penyampaian kehendak masyarakat wajib tunduk pada koridor regulasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan strategis tersebut dikemukakan oleh Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah, Syamsurizaldi.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sumbar Hari Ini 2 Juni 2026: 7 Kota Kompak Berawan, Cek Suhu Daerah

Langkah ini dipandang mendesak guna merespons dinamika informasi serta wacana penggabungan beberapa wilayah nagari ke kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Dharmasraya, yang kian bergulir liar di ruang siber.

Secara spesifik, isu yang memicu kegaduhan tersebut menyasar pada kawasan tiga nagari di Kecamatan Sangir Batang Hari.

Wilayah-wilayah administratif yang dimaksud meliputi Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Tengah, serta Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan.

Menyadari potensi kerawanan sosial dan administratif dari isu ini, jajaran eksekutif Solok Selatan langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi internal.

Rapat koordinasi tingkat tinggi segera digelar dengan dipimpin langsung oleh Bupati demi memetakan duduk perkara secara objektif dan faktual.

Pertemuan strategis yang berlangsung pada Selasa, 19 Mei lalu itu, tidak hanya melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Baca juga: 3 BERITA POPULER PADANG: Update Kematian Bayi Alceo, Penimbunan Solar dan Maling Motor Kepergok

Pemerintah kabupaten juga sengaja mengundang pemangku kebijakan di tingkat nagari, pemuka adat, serta tokoh-tokoh sentral masyarakat setempat agar dialog berjalan inklusif.

Berdasarkan keterangan resmi yang diperoleh Selasa (2/6/2026), Syamsurizaldi mengungkapkan bahwa koordinasi tatap muka tersebut dirancang sebagai wadah resmi untuk menyaring informasi yang sahih.

Pemerintah daerah memandang perlu mendengarkan kesaksian dari para pemangku kepentingan secara langsung demi menghindari distorsi berita.

“Kami dari jajaran pemerintahan daerah memahami betul dan senantiasa menindaklanjuti setiap dinamika isu yang berkembang di tengah warga. Rapat koordinasi kemarin sengaja dilaksanakan agar kita semua memperoleh gambaran informasi secara utuh, terbuka, dan tentu saja seobjektif mungkin,” ujar Syamsurizaldi.