Antrean Solar di SPBU Padang Mengular, Konsumen Ramai-ramai Tinggalkan Dexlite

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Senin (18/5/2026) malam, usai menjenguk Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy.

“Malam tadi saya sudah buat surat untuk tambahan kuota BBM di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi kepada TribunPadang.com.

Menurut Mahyeldi, antrean BBM yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan penetapan kuota oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi daerah.

“Barangkali keputusan pusat dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan kita. Waktu itu dari BPMigas, dan itu sudah disampaikan juga sebelumnya,” ujarnya.

Baca juga: Antrean Solar Mengular di SPBU Khatib Sulaiman, Didominasi Truk dan Bus hingga Makan Badan Jalan

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota BBM. 

Namun, jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat disebut masih berada di bawah kebutuhan daerah.

“Kita sudah usulkan dan rata-rata apa yang kita usulkan kemudian diterapkan tanpa membicarakan dengan kita, dengan ditetapkan sendiri. Inilah akibatnya,” katanya.

Mahyeldi bahkan menilai pemerintah pusat kurang melibatkan daerah dalam pengambilan keputusan terkait kuota BBM.

“Jadi memang pusat itu kadang-kadang tidak percaya kepada daerah. Kemudian tidak pernah juga mengomunikasikan dengan daerah dan langsung menetapkan sesuatu itu tanpa komunikasi, tanpa mengevaluasi,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, kebutuhan BBM di Sumbar berbeda dibanding daerah lain karena tingginya kunjungan wisatawan yang ikut meningkatkan konsumsi BBM di wilayah tersebut.

Baca juga: Mahyeldi Minta Lokasi Tambang Emas Ilegal Sijunjung Ditutup Usai Longsor Tewaskan 9 Orang

“Kita sudah berpengalaman setahun bahwasannya Sumatera Barat ini karena memang daerah wisata, maka yang mengonsumsi BBM di Sumatera Barat ini bukan orang Sumatera Barat saja, tapi juga orang-orang yang datang ke Sumatera Barat untuk berwisata,” jelasnya.

Ia mengaku kondisi tersebut sudah disampaikan kepada BPMigas dalam usulan penambahan kuota BBM. Namun kuota yang diberikan masih di bawah kebutuhan riil di lapangan.

“Nah cuma BPMigas menetapkan masih di bawah itu. Bahkan itu di bawah 80 persen kebutuhannya,” katanya.

Meski demikian, Mahyeldi tidak menampik adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan yang turut memengaruhi kondisi antrean di SPBU.

“Kalau di lapangan mungkin banyak kasusnya. Dulu dilakukan oleh Kapolda lama Pak Suharyono ketika jadi Kapolda, operasi di SPBU karena mengawasi mobil-mobil modifikasi,” ujarnya.