Pilkada Tidak Langsung Dinilai Tak Bertanggung Jawab ke Rakyat, PDIP Sumbar Soroti Peran DPRD

PDI Perjuangan di Sumbar melihat Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran dari demokrasi, lantaran tidak adanya partisipasi publik atau rakyat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Agam Yogi Yolanda, mengatakan bahwa kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada tidak langsung dikhawatirkan tidak sejalan dengan rakyat.

Sebab menurut Yogi, Pilkada tidak langsung hanya dipilih melalui rekomendasi anggota DPRD Kabupaten.

Sehingga, tanggung jawabnya kepada rakyat tidak ada. Kepala daerah terpilih tentu hanya akan mementingkan para elit yang memilih.

"Sedangkan pemimpin yang sudah turun ke masyarakat, membuat janji-janji politik, janji publik, itu masih ada yang mengingkari, apalagi dipilih DPRD," ungkapnya saat dikonfirmasi Tribunpadang.com, Jumat (9/1/2026).

Baca juga: RSJ Dr Yaunin Bakal Gelar Seminar Kesehatan Jiwa Anak, Tekan Bullying dan Bahaya Napza di Padang

Pilkada Langsung dan Kaitan Dengan Sumbar

Dasar Pilkada langsung ujar Yogi dimulai pada masa reformasi. Dahulunya juga ditentukan oleh para elit.

Salah satu hasil dari reformasi kala itu, Pilkada dikembalikan kepada rakyat.

Dalam konteks Sumbar, PDI Perjuangan melihat Pilkada langsung sebagai sebuah sarana untuk membuat para calon kepala daerah dipaksa turun bertemu masyarakat.

"Jadi kualitas pemimpin itu, bisa ditentukan oleh rakyat," terangnya.

Jika rakyat melihat secara jelas pendekatan para calon kepala daerah, maka bisa menjadi modal mereka.

Namun, apabila Pilkada hanya ditentukan oleh elit 'DPRD', rakyat bida menjadi sengsara.

Kata Yogi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD belum tentu juga hasil dari DPRD kabupaten dan kota.

"Bisa jadi itu adalah rekomendasi-rekomendasi dari elit pusat," pungkasnya.

Baca juga: YBM PLN UP3 Padang Salurkan Bantuan Banjir untuk Tenaga Alih Daya di Padang Jelang Tahun Baru

Tradisi Memilih Pemimpin di Sumbar

Di Sumbar, tradisi pemilihan memakai sistem musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini ada keterlibatan Ninik Mamak.

Tetapi kata Yogi, dalam konteks Pilkada tidak langsung melalui DPRD, hal ini justru bertabrakan dengan nilai-nilai lokal di Sumbar.