Wawako Pariaman Minta Rancangan KUA dan PPAS 2026 Fokus Pada Layanan Dasar Masyarakat

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN – Dalam suasana tantangan ekonomi dan penyesuaian dana transfer pusat, enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kompak menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (3/11/2025), yang menetapkan total nilai anggaran sebesar Rp620 miliar

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran OPD, memberikan tanggapan atas pandangan akhir fraksi, sekaligus menggarisbawahi komitmen pemerintah kota.

Di hadapan pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Riza Saputra, Wawako Mulyadi mengakui bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 berlangsung dalam situasi yang penuh tantangan, terutama akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

Meskipun menghadapi defisit yang berat, Mulyadi menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan pada pemantapan layanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, serta jalan lingkungan.

Baca juga: Inilah Jadwal Acara TV Rabu 5 November 2025 di NET TV, SCTV, RCTI, Trans TV, Trans 7 dan Indosiar

Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi lokal, dengan memberikan dukungan nyata bagi UMKM, ekonomi kreatif, pertanian perkotaan, dan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru.

Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik juga menjadi prioritas, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Pemerintah juga akan menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pemungutan pajak dan retribusi yang adil serta berbasis layanan, serta fokus pada perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, dengan memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran.

“Kami menyambut baik setiap pandangan akhir yang telah disampaikan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD atas komitmen dan kerja samanya dalam merumuskan arah kebijakan fiskal yang realistis, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Mulyadi.

Persetujuan anggaran ini tidak lepas dari kritik konstruktif dan tuntutan tegas dari fraksi-fraksi dewan.

Baca juga: Bigmatch Liverpool Vs Real Madrid - Laga Penuh Emosi pada Momentum Xabi Alonso Pulang ke Anfield

Dari Fraksi Golkar, Efrizal menekankan agar anggaran harus pro rakyat dan selaras dengan RPJMD, khususnya dialokasikan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dibacakan Taufik mendesak penguatan pendidikan berbasis nilai keislaman, budaya lokal, dan pendidikan berkarakter untuk melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia.

Fraksi Gerindra melalui Fitri Nora menyoroti target PAD, menyarankan agar inovasi dan intensifikasi pemungutan pajak-retribusi menjadi beban kerja seluruh ASN, bukan hanya CPNS dan PPPK.

Fraksi PPP, yang diwakili Wahyu Saputra, mendukung rencana penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di titik sumber PAD, namun meminta TAPD memastikan implementasinya dilakukan secara profesional dan terukur dengan target yang jelas.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat yang dibacakan Suharmen Mursyid menegaskan bahwa pembahasan anggaran selanjutnya harus dirasionalkan, terukur, efisien, dan efektif agar semua penganggaran terakomodir berdasarkan kebutuhan.

Baca juga: Jadwal Kapal Padang - Kepulauan Mentawai Hari Ini Selasa, 4 November 2025: Ada 3 Kapal