4 BERITA POPULER SUMBAR: Gubernur Mahyeldi Diam saat Ditanya Soal Putranya, Ayah Cabuli Anak Kandung

“Insya Allah di bawah kepemimpinan Bro Taufiq, PSI Sumbar makin besar. Kita berharap bisa punya kursi di DPRD kabupaten dan kota, punya fraksi di DPRD Sumbar, dan bisa mengusung calon kepala daerah, bahkan calon gubernur atau wakil gubernur dari internal PSI,” tutupnya.(*)

2. Bantah Dana Pemda Mengendap, Gubernur Sumbar: Tak Semua Benar yang Dikatakan Menteri Keuangan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi membantah adanya dana pemerintah daerah (pemda) di Sumbar yang mengendap atau menganggur di perbankan.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan masih terdapat dana pemda sebesar Rp234 triliun mengendap di bank hingga akhir September 2025.

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025, dana tersebut tercatat sebagai sisa saldo kas pemda di perbankan akibat lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Revolusi Pelayanan 24 Jam, Tim CIGIN, Jawaban Perumda Tirta Anai Atas Erosi Kepercayaan Pelanggan

Namun, Mahyeldi menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi di Sumbar.

“Mungkin itu daerah lain (yang dimaksud Menteri Purbaya ada dana pemda mengendap di perbankan),” ujar Mahyeldi saat dikonfirmasi TribunPadang.com, Rabu (22/10/2025).

Mahyeldi tak menampik bahwa dana milik pemda memang disimpan di bank. 

Namun, menurutnya, dana tersebut selalu digunakan sesuai dengan mekanisme pembelanjaan daerah.

“Namanya dana pemerintahan itu masuk ke pendapatan, kemudian dibelanjakan. Jadi, kalau ada di bank, itu hanya sekian hari.

Sementara karena proses kegiatan harus melalui perencanaan APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur dua periode itu juga mempertanyakan maksud pernyataan Menteri Purbaya soal dana yang disebut “mengendap”.

“Mengendap dalam artian apa?” ucapnya.

Mahyeldi menilai pernyataan tersebut perlu dikritisi karena tidak sepenuhnya benar menggambarkan kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia.

“Saya kira ini perlu dikritisi. Tidak semua benar yang dikatakan Menteri Keuangan itu,” tegas Mahyeldi.