3 BERITA POPULER PADANG: Biosolar Langka, Harga Beras Stabil dan Lokasi Potong Sapi Kurban Presiden

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Simak sejumlah informasi menarik seputar Kota Padang dirangkum dalam berita populer Padang setelah tayang 24 jam terakhir di TribunPadang.com.

Pertama, pengendara, Syamsuis (50), mengaku terjebak antrean selama tiga jam saat pengisian bahan bakar (BBM) biosolar di SPBU Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (21/5/2026).

Antrean panjang kendaraan terjadi di ruas Jalan Sawahan, dimulai dari Simpang Jati menuju SPBU Sawahan.

Kedua, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah komoditas pangan di Kota Padang, Sumatra Barat, terpantau masih berada di angka aman. 

Ketiga, salah seorang pedagang beras di Pasar Raya Kota Padang, Eri, mengungkapkan bahwa sejauh ini pergerakan harga dagangannya belum menunjukkan lonjakan yang berarti.

Lokasi pendistribusian sapi kurban Presiden Prabowo seberat 1,1 ton di Kota Padang belum diketahui menjelang Idul Adha 2026.

Sebelumnya, sapi kurban presiden direncanakan akan disalurkan di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Baca selengkapnya berikut ini:

1. Biosolar Langka di Padang, Syamsuis: Sudah Tiga Jam Saya Menunggu, Antrean Masih Panjang

Pengendara, Syamsuis (50), mengaku terjebak antrean selama tiga jam saat pengisian bahan bakar (BBM) biosolar di SPBU Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (21/5/2026).

Antrean panjang kendaraan terjadi di ruas Jalan Sawahan, dimulai dari Simpang Jati menuju SPBU Sawahan.

Beberapa pengendara tampak menunggu lama di kendaraannya, kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit.

Setelah deretan kendaraan antrean paling depan selesai melakukan pengisian BBM biosolar, barulah kendaraan mulai bergerak perlahan untuk mendapatkan giliran pengisian.

Akibatnya, antrean pengisian biosolar di SPBU Sawahan mengular cukup panjang. Dikarenakan banyaknya kendaraan yang antre.

Baca juga: Tarekat Syattariyah Ulakan Tetapkan Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026, Langsung Sembelih Hewan Kurban

Reporter TribunPadang.com, Muhammad Iqbal,menyaksikan di lapangan pergeseran kendaraan hanya sekitar 5 sampai 10 meter ke depan usai satu kendaran melakukan pengisian.

Oleh karena itu, Syamsuis mengaku mengeluh saat mengisi bisolar. Kata dia, kondisi BBM tersebut sulit didapatkan seusai kenaikan Dexlite dan Pertamina Dex.

"Sudah tiga jam saya menunggu, antreannya panjang juga, tidak di sini saja, di tempat lain biosolar ini susah," kata dia saat memberikan keterangan.

Bahkan, waktunya untuk aktivitas lain harus habis saat mengantre biosolar. Namun beruntung, beras yang ia angkut menggunakan mobil L-300 sudah diantar sesuai alamat.

Baca juga: Viral Bus Mahasiswa Diduga Dipalak di Lembah Anai, Unand: Akan Kami Telusuri

Sebab sebelumnya, ia datang dari arah Solok menuju Padang untuk mengantarkan beras ke pelanggan.

"Saya datang ke Padang dari Solok sejak kemarin, bawa beras, ini mau balik ke Solok, tapi harus antre panjang untuk beli biosolar," ujarnya.

Solar Sulit di Sumbar

Sulitnya mendapatkan solar, kata Syamsuis, dikarenakan banyak SPBU melayani pembelian menggunakan jeriken.

Sehingga saat kendaraan membeli biosolar, stoknya habis dan sering tidak kebagian.

Kata dia, banyak kendaraan yang rela antre berjam-jam hanya untuk melanjutkan perjalanan.

"Karena banyak pembelian pakai jeriken dan yang melansir, makanya kami para sopir sering tidak kebagian," sebutnya.

Menurutnya, biosolar tidak hanya sulit didapatkan di Kota Padang, tetapi di beberapa SPBU di Sumbar kondisi yang sama juga terjadi.

"Hampir di seluruh SPBU di Sumbar ini sulit mendapatkan solar, banyak pengendara yang mengeluh. Mulai dari Padang, Solok, Sungai Rumbai dan lain sebagainya, intinya hampir keseluruhannya," tutupnya.

Pasokan Biosolar di Padang Ditambah 20 Persen

Untuk mengantisipasi antrean panjang kendaraan saat mengisi solar ke depannya, pasokan harian bahan bakar biosolar di Kota Padang ditambah sebesar 20 persen dari rata-rata distribusi normal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Fahrougi Andriani Sumampouw, saat dikonfirmasi TribunPadang.com, Kamis (21/5/2026).

Pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengatakan akan terus melakukan upaya optimalisasi penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar di wilayah Kota Padang.

"Tujuan penambahan ini, guna menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi," kata dia saat memberikan keterangan.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kota Padang dipengaruhi oleh meningkatnya demand Biosolar selama Mei 2026.

Baca juga: Harga Cabai di Pasar Raya Padang Naik Jelang Idul Adha, Bawang Merah Ikut Merangkak

Kondisi ini turut dipengaruhi adanya potensi peralihan penggunaan dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi transaksi anomali pada sejumlah kendaraan.

"Jadi kita melakukan peningkatan penyaluran BBM hingga 20 persen di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026 guna menjaga ketersediaan energi di lapangan," sebutnya.

Selain itu, pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui monitoring transaksi dan pemblokiran QR kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi anomali maupun pemalsuan data kendaraan.

Hingga saat ini, ratusan nomor polisi kendaraan telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

"Kami juga sudah memberikan sanksi pembinaan kepada sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Barat yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi," pungkasnya.

Antrean Panjang di SPBU Pisang Padang

Antrean panjang kendaraan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) solar kembali terjadi di SPBU Pisang, Jalan Raya By Pass, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Rabu (20/5/2026).

Pantauan reporter TribunPadang.com, Muhammad Iqbal, sekira pukul 15.58 WIB, tampak kendaraan mengular hampir mendekati Simpang Ketaping menuju SPBU Pisang.

Ujung antrean tepatnya berlokasi di depan PT Kredo Bajatama, kurang lebih berjarak 200 meter dari Simpang Ketaping.

Rata-rata kendaraan yang mengantre solar adalah truk-truk pengangkut barang dari Padang, Provinsi Sumbar ke provinsi lain di Sumatera.

Truk terlihat berjejer, namun tidak saling berdekatan. Sebab, beberapa pedagang meletakan ban ataupun kursi untuk melarang bara truk berhenti di depan kedainya.

Baca juga: PETI di Sumbar Disorot Usai Tragedi Sijunjung, ESDM Sebut BBM Jadi Sulit Didapat

Sehingga antrean ini berjarak mulai dari 50 hingga 100 meter. Namun beberapa kendaraan antre tanpa jarak yang panjang.

Di sisi lain, antrean kendaraan juga memakan badan jalan. Sebab badan truk cukup besar.

Hal itu menyebabkan beberapa kendaraan lain yang melintas tampak padat. Namun, akses lalu lintas tetap lancar.

Sedangkan di SPBU Pisang, di kawasan pengisian tampak juga kendaraan yang mengantre cukup berdekatan.

Kendaraan terlihat mulai bergerak, saat pengisian truk di SPBU Pisang selesai dilakukan, kurang lebih para pengendara menunggu sekitar 10 hingga 15 menit di lokasi.

Sedangkan, para sopir sesekali terlihat turun dari kendaraannya untuk melepas penat, sembari melihat antrean di depannya.

Mahyeldi Sebut Kuota dari Pusat di Bawah Kebutuhan

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengaku telah mengirim surat permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Sumbar menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Senin (18/5/2026) malam, usai menjenguk Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy.

“Malam tadi saya sudah buat surat untuk tambahan kuota BBM di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi kepada TribunPadang.com.

Menurut Mahyeldi, antrean BBM yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan penetapan kuota oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi daerah.

“Barangkali keputusan pusat dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan kita. Waktu itu dari BPMigas, dan itu sudah disampaikan juga sebelumnya,” ujarnya.

Baca juga: Antrean Solar Mengular di SPBU Khatib Sulaiman, Didominasi Truk dan Bus hingga Makan Badan Jalan

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota BBM. 

Namun, jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat disebut masih berada di bawah kebutuhan daerah.

“Kita sudah usulkan dan rata-rata apa yang kita usulkan kemudian diterapkan tanpa membicarakan dengan kita, dengan ditetapkan sendiri. Inilah akibatnya,” katanya.

Mahyeldi bahkan menilai pemerintah pusat kurang melibatkan daerah dalam pengambilan keputusan terkait kuota BBM.

“Jadi memang pusat itu kadang-kadang tidak percaya kepada daerah. Kemudian tidak pernah juga mengomunikasikan dengan daerah dan langsung menetapkan sesuatu itu tanpa komunikasi, tanpa mengevaluasi,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, kebutuhan BBM di Sumbar berbeda dibanding daerah lain karena tingginya kunjungan wisatawan yang ikut meningkatkan konsumsi BBM di wilayah tersebut.

Baca juga: Mahyeldi Minta Lokasi Tambang Emas Ilegal Sijunjung Ditutup Usai Longsor Tewaskan 9 Orang

“Kita sudah berpengalaman setahun bahwasannya Sumatera Barat ini karena memang daerah wisata, maka yang mengonsumsi BBM di Sumatera Barat ini bukan orang Sumatera Barat saja, tapi juga orang-orang yang datang ke Sumatera Barat untuk berwisata,” jelasnya.

Ia mengaku kondisi tersebut sudah disampaikan kepada BPMigas dalam usulan penambahan kuota BBM. Namun kuota yang diberikan masih di bawah kebutuhan riil di lapangan.

“Nah cuma BPMigas menetapkan masih di bawah itu. Bahkan itu di bawah 80 persen kebutuhannya,” katanya.

Meski demikian, Mahyeldi tidak menampik adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan yang turut memengaruhi kondisi antrean di SPBU.

“Kalau di lapangan mungkin banyak kasusnya. Dulu dilakukan oleh Kapolda lama Pak Suharyono ketika jadi Kapolda, operasi di SPBU karena mengawasi mobil-mobil modifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, kendaraan modifikasi yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar menjadi salah satu penyebab tingginya konsumsi BBM di Sumbar.

“Dan sehingga itulah yang mengonsumsi kelebihan. Namun kemudian itu memang kita sudah minta juga Pertamina supaya bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan di SPBU,” katanya.

Mahyeldi berharap Pertamina dan kepolisian dapat memperkuat pengawasan agar penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan.

“Makanya Pertamina kita harapkan berkolaborasi dengan kepolisian agar memantau dan mengawasi. Agar ketahuan kalau ada penyalahgunaan BBM,” ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan ketersediaan stok Biosolar di wilayah Padang dalam kondisi aman dan tetap tersedia di SPBU.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan antrean kendaraan di SPBU dipengaruhi tingginya kebutuhan pengisian BBM secara bersamaan oleh kendaraan logistik dan angkutan barang.

“Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengindikasikan ketiadaan stok BBM di SPBU,” katanya.

2. Harga Beras di Padang Stabil Tapi Pedagang Cemas Solar Langka, Pengamat Sodorkan 3 Pilihan Pahit

Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah komoditas pangan di Kota Padang, Sumatra Barat, terpantau masih berada di angka aman. 

Salah seorang pedagang beras di Pasar Raya Kota Padang, Eri, mengungkapkan bahwa sejauh ini pergerakan harga dagangannya belum menunjukkan lonjakan yang berarti.

Meski demikian, para pedagang tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap faktor-faktor eksternal yang bisa memicu kenaikan harga sewaktu-waktu. 

Menurut Eri, setidaknya ada dua faktor utama yang biasanya menjadi biang kerok melonjaknya harga beras di pasaran, yaitu kenaikan harga minyak solar atau merosotnya hasil produksi akibat petani gagal panen.

Eri membeberkan bahwa kondisi saat ini sebenarnya cukup riskan lantaran bahan bakar jenis solar mulai sulit didapatkan di SPBU. 

Baca juga: Sekolah Rakyat Rp200 Miliar Akan Dibangun di Tarok City Padang Pariaman

“Saat ini harga solar memang tidak naik, tetapi barangnya langka. Otomatis biaya pengangkutan barang dari daerah asal bisa tersendat," ujarnya saat ditemui, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa solar tidak hanya dibutuhkan untuk truk logistik, melainkan juga untuk menggerakkan mesin penggilingan padi atau heller. 

Jika kelangkaan ini terus berlanjut dan memicu kenaikan harga solar di tingkat eceran, ia memprediksi harga beras serta produk pangan lainnya bakal ikut terkerek naik.

Untuk saat ini, Eri menjual beras jenis Sokan dengan harga Rp 18.000 per kilogram, sementara untuk jenis Bujang Merantau dibanderol Rp 17.500 per kilogram. 

Adapun untuk beras jenis IR 42, harganya berada di kisaran Rp 17.000 per gantang, di mana seluruh stok yang ia miliki merupakan hasil produksi murni dari petani lokal.

Baca juga: SICANTIK PKK Diluncurkan, JKA Dorong Penguatan Data PKK Terintegrasi

Senada dengan Eri, pedagang lain di Pasar Raya Padang, Rustamam, mengonfirmasi bahwa daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini masih berada di level normal. 

Ia menyebut belum ada lonjakan permintaan yang signifikan dari konsumen menjelang hari raya kurban.

Terkait isu pasokan, Rustamam menilai ketersediaan beras di tingkat pedagang sejauh ini masih aman dan melimpah. 

Hal ini dikarenakan sejumlah daerah sentra pertanian di sekitar Sumatra Barat sudah mulai memasuki musim panen raya, sehingga isu kelangkaan barang bisa diredam.

Di sisi lain, stabilitas harga pangan di tingkat daerah ini rupanya sedang dibayangi oleh awan mendung makroekonomi nasional yang kian mengkhawatirkan. 

Pemerintah pusat kini dilaporkan sedang pusing tujuh keliling akibat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin membengkak.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Mentawai Hari Ini, BMKG Prediksi Hujan Sedang hingga Lebat Siang Ini

Ketahanan Fiskal Indonesia Lagi Diuji

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB UNAND), Prof. Syafruddin Karimi, mengonfirmasi bahwa ketahanan fiskal Indonesia saat ini sedang diuji di titik terendah. 

Tekanan berat ini bersumber dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang bergerak liar melampaui prediksi pemerintah, ditambah merosotnya nilai tukar rupiah.

Prof. Syafruddin memaparkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara asumsi APBN dengan realita pasar global saat ini.

Pemerintah awalnya mematok asumsi harga minyak di angka US$ 70 per barel, namun kenyataannya harga minyak jenis Brent sudah menyentuh US$ 110,70 dan WTI bertengger di kisaran US$ 103,71 per barel.

Artinya, harga emas hitam di pasar internasional tersebut sudah melambung hingga 53 persen sampai 58 persen dari kalkulasi awal anggaran negara.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Revitalisasi Terminal LPG Belawan, Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek

Situasi pelik ini otomatis mengacaukan seluruh perencanaan belanja subsidi energi yang telah diketok palu oleh pemerintah dan DPR.

Kondisi tersebut kian diperparah oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah hingga menyentuh level Rp 17.690 hingga Rp 17.700.

Angka ini menjadi salah satu posisi terlemah mata uang Garuda sepanjang satu tahun terakhir, yang berimplikasi langsung pada melonjaknya biaya impor energi serta logistik.

Meskipun Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat seperti pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan cadangan devisa sebesar US$ 146,2 miliar.

Prof. Syafruddin mengingatkan bahwa indikator tersebut bukanlah cek kosong yang bisa dihambur-hamburkan begitu saja.

Baca juga: Bupati John Kenedy Azis Buka O2SN dan FLS3N SMP Padang Pariaman 2026

Jika pemerintah bersikeras mempertahankan subsidi energi tanpa melakukan perubahan kebijakan, ada risiko domino fatal yang siap mengintai keuangan negara.

Investor global bisa saja kehilangan kepercayaan, yang ditandai dengan tuntutan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih tinggi karena menganggap pengeluaran subsidi kita sudah tidak realistis.

Guna mengatasi ancaman jebolnya APBN ini, pakar ekonomi UNAND tersebut memetakan tiga pilihan pahit yang bisa diambil oleh pengambil kebijakan. 

Opsi pertama adalah memperlebar defisit anggaran melampaui batas aman demi menahan agar harga BBM di masyarakat tidak naik, meski langkah ini berisiko menaikkan beban bunga utang negara.

Pilihan kedua yang tidak kalah ekstrem adalah memangkas anggaran belanja di sektor lain, yang berarti pemerintah harus rela mengorbankan proyek infrastruktur produktif, investasi publik, hingga dana bantuan sosial di berbagai daerah. 

Baca juga: Pemkab Dharmasraya Gelar Pasar Murah Besok, Beras SPHP 5 Kg Cuma Rp60 Ribu!

Sementara opsi ketiga adalah menaikkan harga BBM bersubsidi atau memperketat pembatasannya.

Langkah ketiga ini diakui paling sensitif karena dampaknya akan langsung memicu inflasi, mendongkrak ongkos transportasi, dan memukul daya beli masyarakat kecil seperti para pedagang di Pasar Raya Padang. Oleh karena itu, Prof. Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengombinasikan ketiga opsi tersebut secara bijak.

Ia menegaskan, skema subsidi terbuka yang diterapkan saat ini sudah tidak sehat dan salah sasaran karena justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. 

Momentum krisis ini harus dimanfaatkan untuk merombak total skema bantuan, dari yang semula menyubsidi barang atau komoditas, diubah menjadi subsidi langsung kepada orang yang membutuhkan.

Sebagai penutup, ia mengingatkan agar proteksi terhadap kelompok rentan

seperti rumah tangga miskin, nelayan, petani, peternak, dan pelaku UMKM menjadi harga mati melalui penyaluran BLT yang cepat dan tepat sasaran. 

Reformasi subsidi ini harus diletakkan dalam bingkai penegakan keadilan sosial, bukan sekadar urusan utak-atik angka di atas kertas APBN. 

3. Sempat Direncanakan di Batu Busuk, Lokasi Penyembelihan Sapi Presiden di Padang Kembali Ditetapkan

Lokasi pendistribusian sapi kurban Presiden Prabowo seberat 1,1 ton di Kota Padang belum diketahui menjelang Idul Adha 2026.

Sebelumnya, sapi kurban presiden direncanakan akan disalurkan di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Namun, Dinas Pertanian Kota Padang membatalkan penyaluran ke lokasi tersebur, lantaran sudah ada sapi kurban di sana.

Kabid Peternakan Dinas Pertanian Kota Padang, Mutia Hanum, membenarkan terkait pembatalan lokasi penyaluran sapi kurban presiden di kawasan Batu Busuk.

"Iya, sebelumnya direncanakan di sana, tapi tidak jadi, karena sudah ada sapi kurban juga di Batu Busuk," kata Mutia Hanum, saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).

Baca juga: Marlboro, Sapi Kurban Presiden Prabowo di Padang Seberat 1,1 Ton Seharga Rp98 Juta

Untuk itu, pihaknya bakal mencari lokasi lain untuk penyaluran sapi kurban Presiden Prabowo di Kota Padang.

Kata Mutia, untuk opsi lokasi sudah didapatkan, hanya saja pihaknya perlu melakukan pengecekan ke lapangan.

"Opsinya antara lain Masjid Nurul Hidayah, Nurul Yaqin dan Quba di Kelurahan Lambung Bukit. Totalnya ada empat opsi dengan masjid di Batu Busuk, cuma di sana sudah ada sapi, jadi kita pastikan lagi," pungkasnya.

Ia menuturkan, pihaknya akan memastikan lokasi pasti terkait penyaluran sapi Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Akan tetapi, pihaknya belum dapat memastikan lokasi mana yang akan dipilih untuk penyaluran sapi tersebut.

"Untuk sekarang belum dapat kita pastikan, karena kita harus cek dulu, tapi diusahakan dalam waktu dekat ini, bapak Wali Kota Padang juga sudah meminta," tambahnya.

Sapi Kurban Presiden Prabowo di Padang Seharga Rp98 Juta

Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto seberat 1,1 ton dari Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang diberi nama oleh pemiliknya 'Marlboro'.

Sapi presiden ini berjenis simental, dengan corak warna cokelat-putih. Selain bobotnya besar, sapi ini juga tinggi, hampir menyamai ketinggian pemiliknya sekira 160 sentimeter.

Pemilik, Jerry Leo Kurniawan mengatakan nama Marlboro diberi oleh karyawan di peternakannya. Sehingga sampai sekarang nama tersebut melekat untuk sapi Presiden Prabowo miliknya.

Kata dia, nama itu juga terinspirasi dari corak warna sapi presiden, yang mirip dengan rokok Marlboro gold.

"Nama ini diberi oleh karyawan saya, karena warnanya seperti rokok Marlboro gold, sampai sekarang sudah melekat hingga dipilih sebagai sapi presiden," ucapnya, Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Antrean Solar di SPBU Padang Mengular, Konsumen Ramai-ramai Tinggalkan Dexlite

Di sisi lain ujar Jerry, sapi Marlboro miliknya memiliki ketinggian 159 Cm dan panjang 179 sentimeter.

"Tingginya setelah diukur 159 sentimeter, dan panjang 179 sentimeter," tambahnya.

Sapi Kurban Presiden di Padang Seberat 1,1 Ton

Sapi seberat 1,1 ton terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026 di Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Sapi ini diketahui berjenis simental, dirawat di peternakan daerah tersebut oleh pemilik bernama Jerry Leo Kurniawan.

Ia mengaku sangat senang usai sapinya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo pada tahun ini untuk mewakili Kota Padang.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sumbar Hari Ini: Padang dan 6 Kota Berpotensi Hujan Ringan, Solok Berawan

Kata dia, sapi ini sudah ia rawat selama dua tahun, sebelum akhirnya dibeli Presiden Prabowo untuk kurban pada Idul Adha 27 Mei 2026 mendatang.

Umur sapi simental ini kata Jerry berumur 4 tahun, saat usianya dua tahun ia membelinya dari pasar ternak di Solok.

"Alhamdulillah rasanya sangat senang, sapi saya bisa terpilih menjadi sapi Presiden Prabowo untuk Idul Adha tahun ini," kata dia saat ditemui di lokasi, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa peternakannya sempat didatangi oleh Dinas Pertanian Kota Padang, untuk meninjau sapi yang akan diambil sebagai hewan kurban presiden.

Setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dan spesifikasinya cocok dengan pencarian, akhirnya terjadi kesepakatan.

Baca juga: 3 BERITA POPULER PADANG: Sapi Kurban Presiden, UNP DO Mahasiswa LGBT dan Buka Tutup Sitinjau Lauik

"Kriteria sapi yang dipilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo dengan berat di atas 800 kilo lebih, kebetulan sapi saya bobotnya 1,1 ton," ucapnya.

Sapi jenis simental ini akhirnya disepakati dengan harga Rp98.000.000. Namun transaksi belum dilakukan.

Ia menegaskan jika pihak dinas terkait masih melakukan pengecekan satu kali lagi ke peternakannya, sebelum disembelih nantinya saat Idul Adha 2026.

"Belum transaksi, karena ada pengecekan satu kali lagi, mungkin pas pengecekan ini transaksinya," tambahnya. (*)