Antisipasi Antrean Panjang di SPBU, Pasokan Biosolar di Padang Ditambah 20 Persen

Ringkasan Berita:

• Pasokan biosolar di Kota Padang ditambah sebanyak 20 persen dari rata-rata distribusi normal.
• Penambahan ini untuk mengantisipasi antrean panjang yang terjadi di SPBU.
• Peningkatan penyaluran BBM hingga 20 persen di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Untuk mengantisipasi antrean panjang kendaraan saat mengisi solar ke depannya, pasokan harian bahan bakar biosolar di Kota Padang ditambah sebesar 20 persen dari rata-rata distribusi normal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Fahrougi Andriani Sumampouw, saat dikonfirmasi TribunPadang.com, Kamis (21/5/2026).

Pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengatakan akan terus melakukan upaya optimalisasi penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar di wilayah Kota Padang.

"Tujuan penambahan ini, guna menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi," kata dia saat memberikan keterangan.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kota Padang dipengaruhi oleh meningkatnya demand Biosolar selama Mei 2026.

Baca juga: Harga Cabai di Pasar Raya Padang Naik Jelang Idul Adha, Bawang Merah Ikut Merangkak

Kondisi ini turut dipengaruhi adanya potensi peralihan penggunaan dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi transaksi anomali pada sejumlah kendaraan.

"Jadi kita melakukan peningkatan penyaluran BBM hingga 20 persen di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026 guna menjaga ketersediaan energi di lapangan," sebutnya.

Selain itu, pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui monitoring transaksi dan pemblokiran QR kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi anomali maupun pemalsuan data kendaraan.

Hingga saat ini, ratusan nomor polisi kendaraan telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

"Kami juga sudah memberikan sanksi pembinaan kepada sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Barat yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi," pungkasnya.

Antrean Panjang di SPBU Pisang Padang

Antrean panjang kendaraan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) solar kembali terjadi di SPBU Pisang, Jalan Raya By Pass, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Rabu (20/5/2026).

Pantauan reporter TribunPadang.com, Muhammad Iqbal, sekira pukul 15.58 WIB, tampak kendaraan mengular hampir mendekati Simpang Ketaping menuju SPBU Pisang.

Ujung antrean tepatnya berlokasi di depan PT Kredo Bajatama, kurang lebih berjarak 200 meter dari Simpang Ketaping.

Rata-rata kendaraan yang mengantre solar adalah truk-truk pengangkut barang dari Padang, Provinsi Sumbar ke provinsi lain di Sumatera.

Truk terlihat berjejer, namun tidak saling berdekatan. Sebab, beberapa pedagang meletakan ban ataupun kursi untuk melarang bara truk berhenti di depan kedainya.

Baca juga: PETI di Sumbar Disorot Usai Tragedi Sijunjung, ESDM Sebut BBM Jadi Sulit Didapat

Sehingga antrean ini berjarak mulai dari 50 hingga 100 meter. Namun beberapa kendaraan antre tanpa jarak yang panjang.

Di sisi lain, antrean kendaraan juga memakan badan jalan. Sebab badan truk cukup besar.

Hal itu menyebabkan beberapa kendaraan lain yang melintas tampak padat. Namun, akses lalu lintas tetap lancar.

Sedangkan di SPBU Pisang, di kawasan pengisian tampak juga kendaraan yang mengantre cukup berdekatan.

Kendaraan terlihat mulai bergerak, saat pengisian truk di SPBU Pisang selesai dilakukan, kurang lebih para pengendara menunggu sekitar 10 hingga 15 menit di lokasi.

Sedangkan, para sopir sesekali terlihat turun dari kendaraannya untuk melepas penat, sembari melihat antrean di depannya.

Mahyeldi Sebut Kuota dari Pusat di Bawah Kebutuhan

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengaku telah mengirim surat permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Sumbar menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Senin (18/5/2026) malam, usai menjenguk Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy.

“Malam tadi saya sudah buat surat untuk tambahan kuota BBM di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi kepada TribunPadang.com.

Menurut Mahyeldi, antrean BBM yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan penetapan kuota oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi daerah.

“Barangkali keputusan pusat dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan kita. Waktu itu dari BPMigas, dan itu sudah disampaikan juga sebelumnya,” ujarnya.

Baca juga: Antrean Solar Mengular di SPBU Khatib Sulaiman, Didominasi Truk dan Bus hingga Makan Badan Jalan

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota BBM. 

Namun, jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat disebut masih berada di bawah kebutuhan daerah.

“Kita sudah usulkan dan rata-rata apa yang kita usulkan kemudian diterapkan tanpa membicarakan dengan kita, dengan ditetapkan sendiri. Inilah akibatnya,” katanya.

Mahyeldi bahkan menilai pemerintah pusat kurang melibatkan daerah dalam pengambilan keputusan terkait kuota BBM.

“Jadi memang pusat itu kadang-kadang tidak percaya kepada daerah. Kemudian tidak pernah juga mengomunikasikan dengan daerah dan langsung menetapkan sesuatu itu tanpa komunikasi, tanpa mengevaluasi,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, kebutuhan BBM di Sumbar berbeda dibanding daerah lain karena tingginya kunjungan wisatawan yang ikut meningkatkan konsumsi BBM di wilayah tersebut.

Baca juga: Mahyeldi Minta Lokasi Tambang Emas Ilegal Sijunjung Ditutup Usai Longsor Tewaskan 9 Orang

“Kita sudah berpengalaman setahun bahwasannya Sumatera Barat ini karena memang daerah wisata, maka yang mengonsumsi BBM di Sumatera Barat ini bukan orang Sumatera Barat saja, tapi juga orang-orang yang datang ke Sumatera Barat untuk berwisata,” jelasnya.

Ia mengaku kondisi tersebut sudah disampaikan kepada BPMigas dalam usulan penambahan kuota BBM. Namun kuota yang diberikan masih di bawah kebutuhan riil di lapangan.

“Nah cuma BPMigas menetapkan masih di bawah itu. Bahkan itu di bawah 80 persen kebutuhannya,” katanya.

Meski demikian, Mahyeldi tidak menampik adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan yang turut memengaruhi kondisi antrean di SPBU.

“Kalau di lapangan mungkin banyak kasusnya. Dulu dilakukan oleh Kapolda lama Pak Suharyono ketika jadi Kapolda, operasi di SPBU karena mengawasi mobil-mobil modifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, kendaraan modifikasi yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar menjadi salah satu penyebab tingginya konsumsi BBM di Sumbar.

“Dan sehingga itulah yang mengonsumsi kelebihan. Namun kemudian itu memang kita sudah minta juga Pertamina supaya bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan di SPBU,” katanya.

Mahyeldi berharap Pertamina dan kepolisian dapat memperkuat pengawasan agar penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan.

“Makanya Pertamina kita harapkan berkolaborasi dengan kepolisian agar memantau dan mengawasi. Agar ketahuan kalau ada penyalahgunaan BBM,” ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan ketersediaan stok Biosolar di wilayah Padang dalam kondisi aman dan tetap tersedia di SPBU.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan antrean kendaraan di SPBU dipengaruhi tingginya kebutuhan pengisian BBM secara bersamaan oleh kendaraan logistik dan angkutan barang.

“Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengindikasikan ketiadaan stok BBM di SPBU,” katanya.

PETI di Sumbar Disorot Usai Tragedi Sijunjung, ESDM Sebut BBM Jadi Sulit Didapat

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan usai tragedi longsor tambang ilegal di Kabupaten Sijunjung yang menewaskan sembilan penambang.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, menegaskan penanganan PETI tidak hanya berbicara soal penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Dalam hal PETI ini ada dua sisi. Ada penegakan hukum dan ada solusi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kedua-duanya kita tekankan,” kata Helmi Heriyanto kepada TribunPadang.com, Rabu (20/5/2026).

Menurut Helmi, keberadaan PETI tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga mulai menyentuh sektor lain, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Sumbar.

Ia menyebut tingginya konsumsi BBM untuk aktivitas tambang ilegal menjadi salah satu penyebab solar di sejumlah SPBU sulit didapat.

“PETI ini juga menyentuh sektor-sektor lain. Misalnya BBM. BBM kita di Sumbar jadi sulit, itu salah satunya karena PETI ini juga,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Turun ke Tambang Emas Ilegal Sijunjung, Minta Penambang Segera Urus Izin

Helmi mengungkapkan, saat kunjungan bersama Gubernur Sumbar ke kawasan tambang Batu Gando, Kabupaten Sijunjung, pihaknya menemukan kebutuhan BBM di satu titik tambang saja mencapai 1.000 liter per hari.

“Kami hitung kemarin ketika kunjungan ke Batu Gando Kabupaten Sijunjung, itu 1.000 liter per hari BBM yang dibutuhkan di kawasan itu saja. Itu satu titik baru,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut ikut mempengaruhi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sumbar dalam beberapa waktu terakhir.

“Coba lihat hari ini, antre di mana-mana SPBU,” ujarnya.(*)