ASN Pemko Padang WFH Mulai Besok, Jadi Cara Tekan Polusi dan Hemat Energi

“Kalau sudah dibuat aturan tentu wajib diikuti. Bukan kemudian diperintahkan 20 persen bekerja lalu yang lainnya libur. Itu menyalahi aturan,” tegasnya lagi.

Meski demikian, Fadly memastikan perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu.

Baca juga: Ketua DPRD Padang Ikuti Retret KPPD di Magelang, Perkuat Kapasitas dan Wawasan Kebangsaan

“OPD layanan bisa jadi berbeda, karena jangan sampai terganggu pelayanan masyarakat. Ini tanggung jawab OPD, bagaimana layanan tetap berjalan, termasuk secara daring,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa ASN tetap harus hadir jika dibutuhkan, terutama dalam pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Kalau memang ada pelayanan yang mengharuskan ASN hadir, jangan menjadi alasan untuk tidak hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Fadly menambahkan, penerapan WFH di lingkungan Pemko Padang sebenarnya telah mulai dilakukan secara bertahap sejak setelah Idul Fitri 2026.

“Sebenarnya sudah dilakukan sejak Idul Fitri, karena instruksi dari pusat sudah ada sejak itu. Tapi kita laksanakan bertahap sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (*)