DPRD Padang Desak Pemko Tegas Atasi Aksi Pungli Berulang di Kawasan Pantai Padang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, kembali menyoroti persoalan pungutan liar (pungli) dan aksi pemerasan yang kerap terjadi di kawasan wisata Pantai Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Fenomena tersebut, menurutnya, telah berlangsung lama dan terus berulang tanpa penanganan serius dari pihak pemerintah daerah.

Mastilizal Aye menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya keluhan masyarakat dan wisatawan yang menjadi korban pungli di sepanjang kawasan wisata pantai.

Dalam beberapa waktu terakhir, laporan terkait dugaan praktik pungutan liar kembali ramai diperbincangkan di media sosial.

Warga mengeluhkan tindakan sejumlah oknum yang memaksa pengunjung memberikan uang dengan berbagai dalih, mulai dari parkir, pengamen, hingga ancaman halus yang membuat wisatawan tidak nyaman.

Baca juga: Ada IELTS, SAT, dan Proyek Kolaboratif: Beginilah Wajah Sekolah Garuda Inisiasi Presiden Prabowo

“Masalah pungli di Pantai Padang ini bukan hal baru. Sudah sering terjadi, bahkan menjadi masalah klasik yang belum juga tuntas. Kita perlu mempertanyakan keseriusan Pemko Padang, khususnya dinas dan aparat yang berwenang, mengapa kondisi seperti ini bisa terus berulang,” ujar Mastilizal Aye, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, keberadaan oknum yang mencari keuntungan pribadi di kawasan wisata justru merusak citra pariwisata Kota Padang yang selama ini dikenal sebagai destinasi unggulan di Sumatera Barat. Aye menilai perlu ada langkah tegas dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

“Kalau pengunjung berbuat salah atau melanggar norma, ada petugas yang memiliki wewenang untuk menindak. Tapi kalau alasannya hanya untuk meminta uang, itu jelas tidak bisa dibenarkan. Ini harus diberantas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan tindakan penertiban di lapangan. Berdasarkan laporan yang diterima, beberapa kali petugas Satpol PP yang berupaya menertibkan malah mendapat perlawanan dari sejumlah pelaku di lapangan.

Kondisi ini, kata Aye, menunjukkan bahwa aparat perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah agar tidak gentar menegakkan aturan.

Baca juga: Jadwal Acara Mentari TV Rabu 15 Oktober 2025: Ada Madun, Bluey, hingga Pokemon

“Satpol PP sering mendapat gertakan saat bertugas. Padahal mereka menjalankan perintah dan aturan. Pemko harus hadir dan memberikan perlindungan serta dukungan penuh. Kita ingin penegakan aturan yang berkeadilan tanpa tebang pilih,” ungkapnya.

Selain pungli dan pemerasan, Mastilizal Aye juga menyinggung berbagai persoalan lain yang turut memperburuk wajah kawasan wisata Pantai Padang, seperti persoalan sampah yang tak tertangani dengan baik, keberadaan PKL yang berjualan di area terlarang, hingga kondisi tidak teraturnya parkir yang memicu kericuhan di lapangan.

Menurutnya, semua permasalahan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan langkah serius serta berkelanjutan dari pemerintah. Ia meminta Pemko Padang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan wisata Pantai Padang agar bisa menjadi destinasi yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kalau dibiarkan terus, ini akan menjadi kebiasaan buruk. Pemerintah harus punya komitmen jangka panjang, bukan hanya penertiban sesaat. Kita ingin Pantai Padang menjadi kebanggaan masyarakat, bukan tempat yang ditakuti wisatawan karena praktik pungli,” tuturnya.

Aye juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pedagang, pengelola parkir, dan warga sekitar kawasan pantai, untuk ikut berperan menjaga kenyamanan pengunjung.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 106 Kurikulum Merdeka: Puisi Aku Ingin

Ia menegaskan bahwa pariwisata hanya akan berkembang jika semua pihak mau bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kita ingin semua pihak ikut menjaga nama baik kota ini. Kalau Pantai Padang aman, bersih, dan tertib, tentu orang akan senang datang ke sini. Mari kita hentikan bersama praktik pungli yang sudah lama mencoreng wajah pariwisata kita,” tutupnya.(*)