TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Sejak berlabuh di perairan Kota Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 2023, Kapal Perang Teluk Bone 511, masih belum mendapat kejelasan akan nasibnya.

Kapal perang yang sempat ikut di medan pertempuran perang dunia kedua ini seperti kehilangan tujuan setelah periode kepemimpinan Genius-Mardison selesai.

Nasibnya makin tidak jelas ketika Genius Umar kalah dalam kontestasi Pilkada 2024, yang akhirnya dimenangkan Yota-Mulyadi.

Melihat nasibnya yang makin terbengkalai, tokoh masyarakat Kota Pariaman, Mukhlis Rahman memberi sorotan akan status kapal ini, saat HUT ke 23 Kota Pariaman.

Baca juga: 5 Desa Penerima Dana Desa 2025 Terbesar di Dharmasraya Sumbar, Cair hingga Rp 1,5 M

Mantan Wako dua periode Kota Pariaman itu, berharap, pemerintahan saat ini bertanggung jawab atas kelanjutan nasib kapal ini.

“Sekarang jangan lihat siapa yang mendatangkan kapal ini. Pemerintah harus sadar bahwa dana daerah sudah terpakai untuk kapal ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, nasib kapal perang tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintah, karena kapal itu sudah sampai di wilayah Kota Pariaman.

Ia berharap eksekutif dan legislatif bisa mengkaji ulang tujuan dari kapal ini.

Baca juga: Pembangunan Kota Pariaman Lumpuh, Mukhlis Rahman Pertanyakan Prioritas Pemerintah di HUT ke 23

Menurutnya, kedatangan kapal ini merupakan tanggung jawab pemerintah atas aliran dana yang mereka gunakan pada masyarakat.

“Semua anggaran yang sudah dikeluarkan, melalui persetujuan yang jelas. Ada dasar hukumnya, baik itu melalui Perwako maupun Perda,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kota Pariaman menjadi sorotan bagi masyarakat, melihat banyaknya pembangunan terbengkalai yang tak tersentuh hingga saat ini, Rabu (2/7/2025).

Sorotan ini muncul dari tokoh masyarakat Kota Pariaman Mukhlis Rahman, yang notabene merupakan Wali Kota Pariaman dua periode.

Baca juga: Geopark Silokek Terpilih Aspiring UNESCO Global, Penyusunan Dossier Dimulai

Mukhlis mengatakan, sejumlah pembangunan yang terbengkalai sampai saat ini harus menjadi sorotan bagi pemerintahan hari ini.

Baginya, pembangunan yang sudah dimulai dalam 5 hingga 10 tahun terakhir ini merupakan tanggung jawab pemerintah hari ini, tanpa mempersoalkan waktu pembangunan.

“Semua pembangunan yang ada ini, merupakan uang negara, uang masyarakat. Sehingga perlu tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.