Pembangunan Kota Pariaman Lumpuh, Mukhlis Rahman Pertanyakan Prioritas Pemerintah di HUT ke 23

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN – Perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Kota Pariaman pada Rabu (2/7/2025) diwarnai sorotan tajam terhadap kinerja pemerintahan Wali Kota (Wako) Yota-Mulyadi yang dinilai mandul dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Alasan "efisiensi anggaran pemerintah pusat" yang selalu digaungkan terbukti menjadi tameng sempurna untuk mengabaikan sejumlah proyek mangkrak yang menelan miliaran rupiah uang rakyat.

Tokoh Masyarakat Pariaman dan mantan Wali Kota dua periode, Mukhlis Rahman, dengan tegas menyebut dalih efisiensi tersebut sebagai tidak masuk akal.

Baginya, kondisi ini seharusnya memicu kreativitas dan inovasi pemerintah daerah, bukan malah menjadi alasan untuk berhenti bekerja.

"Kalau pemimpin (kepala daerah) yang cerdas pasti bisa melihat mana pembangunan yang harus diprioritaskan," ujar Mukhlis, mleihat langkah Wako Yota-Mulyadi dalam satu tahun pertama.

Baca juga: Geopark Silokek Terpilih Aspiring UNESCO Global, Penyusunan Dossier Dimulai

Mengingat dalam satu tahun pertamanya menjabat, belum ada arah yang menyentuh pembangunan.

Fakta pahit ini semakin diperparah dengan kebijakan APBD Perubahan 2025 yang secara gamblang menunjukkan tidak akan ada kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Jelas sudah, kolaborasi eksekutif dan legislatif memilih mengorbankan kemajuan daerah demi alasan efisiensi yang dipertanyakan.

Padahal, deretan proyek infrastruktur vital di Pariaman kini terbengkalai dengan anggaran fantastis yang telah digelontorkan.

Baca juga: Ramalan Shio Besok Kamis 3 Juli 2025: Cinta, Karier, dan Hoki 12 Shio Lengkap

Masjid Terapung yang menghabiskan puluhan miliar rupiah, Kapal Perang senilai Rp2 miliar, hingga Sport Hall Pauah yang menelan miliaran rupiah, semuanya kini menjadi monumen kegagalan pembangunan yang mencoreng wajah Kota Pariaman sebagai destinasi wisata.

Mukhlis Rahman menegaskan bahwa semua pembangunan yang sudah dimulai, terlepas dari siapa yang memulainya, adalah tanggung jawab mutlak pemerintah saat ini.

"Semua pembangunan yang ada ini, merupakan uang negara, uang masyarakat. Sehingga perlu tanggung jawab pemerintah," tegasnya.

Penyelesaian proyek-proyek ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang manfaat besar bagi masyarakat dan penegasan status Pariaman sebagai kota wisata.

Melihat kondisi ini, Mukhlis tak segan menyerukan agar pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi perjalanan dinas yang tidak jelas hasilnya.

Baca juga: Deretan Fakta Kasus Guru Ngaji Korban KDRT di Payakumbuh Alami Luka Parah di Kepala dan Tubuh

"Di tengah kondisi sekarang (efisiensi) baik eksekutif dan legislatif kurangi dulu perjadin. Jangan pergi jalan-jalan dengan hasil yang tidak jelas," sindirnya.