TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Setelah Polres Pariaman menahan tersangka kasus pemalsuan tanda tangan dan penggunaan surat palsu yang menduduki jabatan Kabid Trantibum Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman, tersangka ditunggu sanksi kepegawaian.

Tersangka berinisial I (57) ini setelah menjadi tersangka di Polres Pariaman, sudah digantikan jabatannya dan digantikan oleh Pelaksana Harian (PLH).

Setelah pergantian ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman, Yota Balad mengatakan, sanksi yang akan diterima I masih menunggu hasil persidangan nanti.

"Jadi tergantung hukuman yang diterimanya baru bisa kami putuskan sanksi yang akan diterima bersangkutan sebagai ASN," jelas Yota Balad.

Mengacu pada UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Yota di aturan itu bagi ASN yang terkena pidana umum atau lainnya lebih dari 2 tahun akan diberhentikan.

Baca juga: Berkas Mantan Kabid Trantibum Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman Sudah Diserahkan ke Kejari

Sedangkan ASN yang terkena pidana umum atau lainnya di bawah dua tahun, akan mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan tersebut.

"Penjatuhan hukuman itu bisa kita lakukan setelah adanya putusan persidangan nanti," terang Yota.

Sebelumnya diberitakan Kepala Bidang Damkar Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman diamankan Polres Pariaman karena pemalsuan surat tanah, Rabu (8/3/2023).

Terduga pelaku berinisial I (57) ini, kata Kapolres Pariaman AKBP Abdul Aziz, diamankan untuk menindaklanjuti laporan pada Agustus 2022.

Dalam laporan itu, I diduga telah memalsukan tanda tangan mamak penghulu suku dan menggunakan surat palsu, untuk memperluas kepemilikan tanahnya di kawasan Taluak, Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Baca juga: Kabid Trantibum Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman jadi Tersangka, Wali Kota Angkat Plh

"Awalnya tersangka ini membeli tanah pelapor yang jumlahnya 4 hektare sebanyak 1.8 hektare pada awal tahun 2006," terang AKBP Abdul Aziz.

Tanah pembelian awal sebanyak 1.8 hektare ini langsung disertifikatkan tersangka, namun mengetahui tanah pelapor luasnya empat hektare, tersangka kembali mengurus Surat Hak Miliknya.

Tersangka ini sebelum mensertifikatkan tanah untuk kali kedua sebanyak 4 hektare tersebut, terlebih dahulu mengurus alas hak berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Kepala Desa Taluak dan Ranji.

Dalam pengurusan alas hak itu, tersangka turut memalsukan tanda tangan seorang penghulu suku untuk melancarkan aksinya.

Setelah semua alas hak lengkap tersangka langsung mengurus Surat Hak Milik ke kantor pertanahan Kota Pariaman pada tahun 2007.