Pemprov Sumbar
Gubernur Mahyeldi : Standar Pelayanan Minimal Harus Berdampak, Bukan Sekadar Laporan
Pelayanan publik bukan sekadar angka di laporan, tapi tentang bagaimana kehadiran Pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat”. Pernyataan penuh mak
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri, dalam pemaparannya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk refleksi dan konsolidasi lintas-OPD.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh OPD memandang SPM bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai alat perubahan. Tantangan anggaran atau teknis harus dijawab dengan kreativitas dan semangat kolaborasi,” ujar Ahmad Zakri.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, Pemprov akan memperkuat sistem monitoring dan pelaporan berbasis data, agar setiap progres SPM bisa diukur secara objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa penerapan SPM adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan.
Bukan sekadar memenuhi kewajiban regulatif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,”pungkasnya. (adpsb/bud)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.