ASN se-Sumbar Dapat Penguatan HAM, KemenHAM Dorong Sinergi Lintas Sektor

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan berbasis HAM melalui program mainstreaming HAM di seluruh sektor pemerintahan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri HAM Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Harniati, usai menghadiri kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat (Sumbar), yang digelar pada Jumat (11/7/2025).

“Kita hari ini mengadakan penguatan kapasitas untuk ASN di lingkungan Provinsi Sumbar. Ini adalah bagian dari program pembangunan HAM di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan HAM sebagai bagian utama dalam visi astacita,” kata Harniati kepada TribunPadang.com.

Menurut Harniati, penguatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan implementasi HAM di level ASN, yang merupakan ujung tombak pelayanan publik.

Program ini menjadi bagian dari strategi nasional mainstreaming HAM yang tengah digalakkan oleh Kementerian HAM di era pemerintahan Prabowo.

Baca juga: Salam Perpisahan Rafael Leao buat Theo Hernandez, Tinggalkan AC Milan Menuju Al Hilal

“Mindstreaming HAM artinya kita dorong agar prinsip-prinsip HAM diinternalisasikan dalam setiap aktivitas pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh ASN dari berbagai instansi pemerintahan daerah di Sumbar.

Harniati menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah.

“Kita sebagai Kementerian HAM memang berperan sebagai koordinator pelaksanaan urusan HAM, tapi implementasinya juga dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Maka dari itu, sinergi adalah kunci,” ungkapnya.

Harniati menyebutkan bahwa dengan lahirnya Kementerian HAM, fokus pembangunan HAM kini lebih spesifik dan terarah.

Baca juga: Aset Pemko Bukittinggi Kuda Pejantan Fort De Kock Mati, Mengalami Penurunan Fisik 2 Tahun Terakhir

Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas akan menjadi prioritas dalam edukasi dan perlindungan HAM.

“Dengan pendekatan pencegahan, kita ingin agar pelayanan publik bisa dirasakan semua kalangan. Harapannya, masyarakat bisa merasa puas dan tersenyum ketika urusannya selesai di kantor pemerintahan,” katanya.

Kementerian HAM melalui program ini mendorong pendekatan jemput bola, di mana pelayanan tidak hanya menunggu masyarakat datang, tapi juga aktif memberikan edukasi hingga ke akar rumput.

 “Idealnya kita mencegah dulu potensi pelanggaran HAM di pelayanan publik. Kita juga punya Direktur Penguatan HAM untuk masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha, agar semua sektor mendapat perhatian terkait ini,” tutup Harniati.(*)