Anggaran Seragam Pejabat
Anggaran Seragam Pejabat Sumbar Dikritik, Pemprov Janji Cermati Ulang
Pemerintah Provinsi Sumbar menanggapi masukan tersebut dan menyatakan akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap alokasi anggaran seragam
Penulis: Muhammad Afdal Afrianto | Editor: Rahmadi
TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Anggaran Rp 4,2 miliar untuk seragam pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mendapat kritik dari berbagai pihak.
Pemerintah Provinsi Sumbar menanggapi masukan tersebut dan menyatakan akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap alokasi anggaran seragam mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga anggota DPRD.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putra, menjelaskan bahwa pihak Pemprov Sumbar akan kembali mencermati anggaran tersebut.
Menurutnya, pengadaan seragam pejabat itu tengah dibahas lebih lanjut oleh sejumlah biro terkait.
“Terkait anggaran ini, kami sedang mencermatinya. Karena hal ini melibatkan beberapa biro, seperti biro umum dan biro di DPRD. Mengingat masalah ini ini viral, kami sudah menugaskan asisten, biro umum, dan Sekretariat DPRD untuk memverifikasi anggaran tersebut,” ujar Yozawardi saat ditemui TribunPadang.com di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2025).
Yozawardi mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah anggaran untuk pengadaan seragam tersebut.
Baca juga: Tradisi Manjalang Buya Lubuak Landua, Warisan Budaya yang Terus Dilestarikan di Pasaman Barat
Namun, ia mengatakan bahwa setelah anggaran tersebut diklarifikasi, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Setelah kami pastikan jumlahnya, kami akan menilai apakah anggaran tersebut bisa disesuaikan atau efisienkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yozawardi menyebutkan bahwa pengadaan baju dinas ini memang diperlukan oleh pejabat, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur, dan anggota DPRD, yang sebagian di antaranya baru menjabat.
“Pakaian dinas ini sangat diperlukan, apalagi Wakil Gubernur kita yang baru menjabat. Jadi, baju dinas seperti PDL dan PDH ini memang penting,” bebernya.
Terkait kepastian anggaran, Yozawardi meminta agar semua pihak bersabar. Ia menegaskan bahwa saat ini anggaran tersebut masih dalam proses pencermatan.
Baca juga: Wali Kota Bukittinggi Evaluasi Mutasi Pejabat, Pastikan Jabatan Sesuai Kebutuhan
“Kami masih mencermati anggaran ini. Kita lihat dulu hasil pencermatannya dan apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan,” jelasnya.
Yozawardi juga menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tetap berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran, dan siap menerima masukan dari masyarakat terkait penggunaan dana tersebut.
“Kami sangat komitmen untuk efisiensi. Semua kritik dan masukan dari publik kami terima dengan baik, baik yang disampaikan melalui surat maupun yang langsung menemui kami,” tutupnya.
Anggaran Seragam Pejabat Dikritik
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.