Bupati Dharmasraya Bahas Permasalahan Fiskal Daerah dalam RKPD 2026, Soroti Rendahnya Realisasi PAD

TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, secara lugas mengupas permasalahan fiskal daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030.

Acara itu berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, pada Kamis (27/03/2025)

Annisa menyoroti tantangan utama yang dihadapi Dharmasraya dalam aspek fiskal, mulai dari ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga strategi pengelolaan belanja daerah agar lebih efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang matang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Dharmasraya harus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD. Sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan secara optimal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor lainnya,” ungkapnya dilansir resmi.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang jika tidak diselesaikan mulai saat ini maka fiskal Kabupaten Dharmasraya selamanya tidak akan membaik.

Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil agar kondisi keuangan daerah semakin sehat dan mandiri.

Annisa mengatakan sejak efektif masuk kantor sekitar 3 minggu yang lalu, ia menjadikan sektor fiskal sebagai fokus utama.

Tanpa perbaikan dalam sektor ini, pembangunan daerah akan mengalami stagnasi dan ketergantungan terhadap dana pusat akan semakin tinggi.

Lanjutnya, bahwa persoalan mendasar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya adalah terlalu tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat.

Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal daerah jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rasio ketergantungan APBD terhadap transfer pusat hampir mencapai 85 persen.

Selain itu, Annisa juga menyoroti tingginya perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan.

 Tren belanja pegawai terus meningkat sejak tahun 2022, yang awalnya sekitar 35 persen, kemudian naik menjadi sekitar 40 persen pada tahun ini.

Diperkirakan pada tahun depan, angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 45 persen.

Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat alokasi anggaran untuk pembangunan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.