Bupati Dharmasraya Bahas Permasalahan Fiskal Daerah dalam RKPD 2026, Soroti Rendahnya Realisasi PAD

“Rasio belanja pembangunan kita masih jauh dari kata sehat. Kita masih perlu tekan belanja pegawai agar rasionya dapat turun hingga 30 persen saja,”lanjutnya.

Selain itu, Annisa juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak kurang dari Rp3,7 triliun.

Ia menegaskan bahwa biaya untuk perawatan aset justru lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan dari aset tersebut.

Sebagai contoh, ia menyebut alat-alat di Dinas PUPR yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi namun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dia juga menyebut sport center di Koto Padang yang juga tidak mampu menghasilkan pendapatan padahal perawatan lumayan besar. 

 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mampu menghasilkan PAD lebih baik, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Menurutnya, sumber pendapatan RSUD sudah jelas, yakni klaim BPJS, namun pada kenyataannya, biaya operasional justru lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.

“Dimana-mana rumah sakit tidak ada yang rugi. Di tempat kita apa yang terjadi?” tanya Annisa.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa awalnya cukup lega dengan defisit anggaran Pemkab Dharmasraya yang setelah dilaksanakan efisiensi hanya Rp40 miliar saja. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, angka tersebut justru naik menjadi Rp70 miliar.

Bahkan, jika ditambah dengan tunggakan BPJS, defisit membengkak hingga mencapai Rp96,3 miliar.

Kondisi ini, menurut Annisa, menunjukkan perlunya langkah cepat dalam melakukan reformasi fiskal guna menghindari dampak yang lebih besar terhadap stabilitas keuangan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam alokasi belanja daerah, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Annisa mendorong setiap OPD untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif seperti skema kerja sama dengan pihak swasta melalui Public Private Partnership (PPP) serta memanfaatkan peluang dana hibah dan investasi.

Persoalan tantangan pembangunan Kabupaten Dharmasraya makin rumit manakala Kabupaten Dharmasraya tidak masuk dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2030.

Padahal, masuknya Dharmasraya dalam RPJM Nasional sangat penting untuk menjadi landasan kuat dalam meraih dana-dana pusat.