DPRD Sumbar: Protes Soal Hak Masyarakat Adat Diabaikan pada Perda RTRW Masih Bisa Diperbaiki

"Tidak berorientasi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan tidak menghormati hak-hak masyarakat adat," beber Wengki, Rabu (20/3/2025).

Wengki juga menyebut tidak ada ruang masyarakat adat yang diakui dan dihormati dalam muatan pasal-pasal Perda RTRW Provinsi Sumbar 2025-20245 itu.

Padahal perintah undang-undangnya adalah penyelenggaraan penataan ruang wajib menghormati hak-hak masyarakat adat.

"Tetapi, Perda RTRW justru menjadi alat genosida dan membasmi identitas masyarakat adat di Sumbar," ujar Wengki.