DPRD Sumbar Desak Tindak Bangunan Ilegal di Lembah Anai, Gubernur Pastikan Tidak Lagi Beroperasi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – DPRD Sumbar menyampaikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait bangunan yang masih beroperasi di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, usai rapat paripurna pengesahan Perda RTRW Sumbar, pada Senin (17/2/2025).

Sebelumnya, beredar terkait foto udara pemandian di sepanjang Lembah Anai yang masih beroperasi.

Akun Instagram @westsumatrw_scc juga memposting foto pemandian yang masih beroperasi tersebut yang bersumber dari Antara.

"Kita coba sampaikan nanti kepada Pemda, biar mereka bisa menindaklanjuti," kata Muhidi saat memberikan keterangan kepada Tribunpadang.com.

Baca juga: 10 Template Kartu Ucapan Idul Fitri 2025 yang Menarik untuk Mengirimkan Kebahagiaan

Sebelumnya kata Muhidi, juga ada beberapa usulan dari beberapa lembaga, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar.

"Tentu kita sampaikan kepada Pemda terlebih dahulu, karena proses eksekusinya dari mereka," ujar kader PKS tersebut.

Muhidi juga mengharapkan kepada Pemda untuk memberikan tindakan lebih lanjut, jika memang benar ada pemandian yang masih beroperasi. 

"Kita juga mengharapkan Pemda segera menindaklanjutinya," harap muhidi.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut bangunan di sepanjang Lembah Anai sudah tidak lagi mendapatkan izin untuk beroperasi karena sudah ada larangan.

"Saya pastikan sekarang tidak lagi beroperasi," kata Gubernur Sumbar.

Baca juga: POPULER PADANG: Curhat Ayah Anaknya Dipalak Polisi Rp400 Ribu dan Warga Kaget Ular Kobra di Toilet

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar sebut Mahyeldi, juga sudah memasang plang larangan di sepanjang Lembah Anai.

"Tidak boleh beroperasi karena sudah ada plang larangan di sana," tegas Mahyeldi.

Tidak hanya itu, BKSDA Sumbar juga sudah mengirimkan himbauan kepada pemilik pemandian yang bersangkutan.

"Jadi, dipastikan tidak boleh," tambahnya.