BKD Solok Masih Tunggu Arahan Kemendagri Soal Efisiensi Anggaran, Pembahasan di Pemkab Belum Rampung

Jika pemotongan anggaran dilakukan tanpa memilah belanja yang bersifat produktif dan non-produktif, maka kata dia, dampaknya justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperburuk kualitas layanan publik.

Efisiensi anggaran hanya dapat dicapai jika sumber pemborosan diidentifikasi secara transparan. "Tanpa keterbukaan dalam analisis anggaran, pemangkasan belanja negara berisiko hanya menjadi kebijakan reaktif tanpa meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik," jelas dia.

Dia menegaskan, identifikasi pemborosan yang transparan memungkinkan alokasi anggaran yang lebih tepat, mencegah korupsi, dan memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut kata dia, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), memaksa pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran.

Jika tidak direspons dengan strategi yang tepat, pemotongan ini bisa menghambat pembangunan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga: Daerah Rawan Bencana, Padang Pariaman Siapkan Strategi Hadapi Efisiensi Anggaran

Namun, jika dikelola dengan baik, efisiensi anggaran dapat meningkatkan efektivitas belanja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Efisiensi anggaran tidak boleh dipahami sebagai sekadar pemangkasan angka dalam APBD, tetapi harus didasarkan pada analisis dampak ekonomi dan sosial yang komprehensif," ujarnya.

Pemotongan belanja yang dilakukan tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat justru berisiko memperlambat laju pembangunan daerah.

"Oleh karena itu, setiap keputusan terkait efisiensi anggaran harus mempertimbangkan indikator kinerja yang jelas, termasuk efek pengganda ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan sosial," tutur Syafruddin lagi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menghindari pemangkasan anggaran yang dapat menghambat investasi, layanan publik, atau program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dia menerangkan, dengan menerapkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy), daerah dapat memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar meningkatkan efektivitas belanja, bukan sekadar pengurangan angka dalam laporan keuangan.

Kebijakan efisiensi anggaran, menurutnya, harus dibarengi dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat.

"Ketika dana transfer dari pusat berkurang, pemerintah daerah harus mengembangkan strategi pendapatan mandiri yang berkelanjutan, seperti digitalisasi sistem pajak daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta pemberdayaan sektor ekonomi unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah," imbuhnya.

Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi kunci untuk mengurangi risiko fiskal. Misalnya, daerah yang selama ini mengandalkan pendapatan dari sektor pertambangan atau perkebunan perlu mengembangkan sektor lain, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, atau industri berbasis teknologi.

"Dengan demikian, daerah memiliki ketahanan fiskal yang lebih kuat dan mampu membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa harus selalu menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat," pungkas Syafruddin.