Pemkab Padang Pariaman Lakukan Refocusing Anggaran Rp 1,5 Triliun untuk Hadapi Kebijakan Efisiensi

Hanya saja melalui efisiensi terjadi pemangkasan anggaran, sehingga perlu adanya antisipasi dari pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.

Selain itu, akibat efisiensi, Rudy mengaku seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) akan turut terdampak, dimana efisiensi meminta adanya pembatasan belanja untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, studi banding, kajian, publikasi dan seminar atau diskusi.

Selain itu, Inpres tersebut juga meminta pemerintah daerah untuk mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen dan membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honor.

Pemerintah daerah juga diminta mengurangi belanja yang sifatnya pendukung dan tidak memiliki output terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public alias bukan berdasarkan pada pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja tahun sebelumnya.

“Saya menilai efisiensi ini diharapkan oleh pemerintah pusat supaya setiap rupiah APBD memang dipergunakan untuk kegiatan produktif untuk masyarakat,” ujarnya. (*)