Dijanjikan Sejumlah Program Terkait PLTS Danau Singkarak, Masyarakat Batipuah Selatan Tetap Menolak

TRIBUNPADANG.COM, TANAH DATAR - Masyarakat Batipuah Selatan tetap menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Mereka tetap menolak meski dijanjikan sejumlah program oleh PT Indo Acwa Tenaga Singkarak (perusahaan patungan PT PLN Indonesia Power dan investor dari Arab Saudi).

Helmi Kautsar, Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak menuturkan, pihaknya telah merancang dan merencanakan sejumlah program yang terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan PLTS, diantaranya;

1. Program peningkatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, dengan mendorong pengembangan produk olahan ikan bilih sebagai komoditi unggul untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Program edukasi dan pelatihan masyarakat nelayan.

3. Program konservasi atau perlindungan ikan bilih, yakni dengan menggandeng para ahli berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk memastikan keberadaan PLTS terapung tidak akan mengganggu habitat alami ikan bilih, dengan melakukan konservasi atau perlindungan khusus di area-area tertentu di Danau Singkarak.

4. Program rencana kolaborasi penelitian bekerja sama dengan akademisi, lembaga riset untuk mempelajari lebih lanjut ekosistem Danau Singkarak.

Baca juga: Rencana Pembangunan PLTS Danau Singkarak, Andre Rosiade: Tak Ada Paksaan ke Masyarakat

Helmi mengatakan bahwa program PTLS Danau Singkarak tidak dapat tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami berharap mari kita bersama-sama menjaga harmoni antara kemajuan teknologi, manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik," kata Helmi.

Dia bilang, rencana proyek PLTS di Danau Singkarak merupakan solusi inovatif mendukung kebutuhan energi bersih di Indonesia.

Lebih dari itu, ia mengklaim proyek ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan habitat ikan bilih di Danau Singkarak.

"Melalui program ini kami berharap PLTS tidak hanya menjadi solusi kebutuhan energi bersih,tapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat, lingkungan dalam pelestarian ekosistem di Danau Singkarak," ujarnya.

Helmi menuturkan, Danau Singkarak adalah kebanggaan Sumatera Barat. Selain menjadi ikon wisata, danau ini juga menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat sekitar.

Alasan Masyarakat Menolak PLTS Danau Singkarak

Mayoritas masyarakat Batipuah Selatan menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Masyarakat menyuarakan penolakan dengan berbagai alasan sejak muncul wacana pembangunan PLTS sekitar tahun 2020 lalu.

Beberapa kali sosialisasi-pun dilakukan PT PLN Indonesia Power sejak saat itu, namun masyarakat bersikukuh menolak.

Masyarakat pun sempat mendatangi Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan alasan penolakan PLTS yang merupakan proyek strategis nasional (PSN).

Terakhir mereka menyampaikan alasan penolakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS Danau Singkarak yang berlangsung pada Rabu (15/1/2025) sore.

Sosialisasi ini difasilitasi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menghadirkan Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Bupati Tanah Datar Eka Putra hingga tokoh masyarakat Batipuah Selatan.

Bukhari Datuak Tejo Malalo, Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan menegaskan bahwa masyarakat tidak sedikitpun anti terhadap investasi ataupun pembangunan.

Baca juga: Alasan Warga Tolak Rencana Pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak

Hanya saja, menurut masyarakat PLTS terapung bukanlah hal yang penting bagi mereka, melainkan ingin ekosistem lingkungan Danau Singkarak dipulihkan.

Mengingat, kata Bukhari, Danau Singkarak termasuk satu dari 15 danau prioritas se-Indonesia yang perlu diselamatkan.

Ia menjelaskan, mestinya saat ini pemerintah fokus untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan utama di Danau Singkarak.

"Danau Singkarak diambang kehancuran, bukan main banyaknya sampah, banyak lagi permasalahan di Danau Singkarak, mestinya itu yang harus diselesaikan dulu, seusai dengan Perpres nomor 60 tahun 2021," kata Bukhari.

Ia menjabarkan, pencemaran yang terjadi di Danau Singkarak sudah kelewat parah. Bukhari menilai hal itu disebabkan oleh adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di danau itu.

Belum lagi, masyarakat sekitar sangat bergantung dengan Danau Singkarak. Mereka takut, adanya PLTS menghilangkan mata pencarian. 

Dia mempertanyakan alasan Danau Singkarak yang dipatok sebagai lokasi rencana pembangunan PLTS itu.

"Sekali lagi kita tidak anti pembangunan, tetapi mestinya masih ada alternatif lain yang bisa digunakan, seperti di Koto Panjang perbatasan Sumbar-Riau, tidak ada ikan endemik-nya, tak menimbulkan risiko," ujarnya.

Selain itu, Bukhari menyampaikan keresahan masyarakat terkait ekosistem ikan bilih, yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak.

"Untuk itu perlu pertahankan, pelestarian dan penyelamatan ikan bilih," tambah Bukhari.

Dirinya dan masyarakat tak mempercayai janji-janji yang dilontarkan pihak PT PLN Indonesia Power, termasuk janji akan memberi bantuan beasiswa ke luar negeri.

Apalagi, warga sudah geram dengan janji-janji pembangunan, misalnya PLTA yang dulunya punya pelbagai janji namun tak ditepati kepada masyarakat.

"Sejak tahun 1980-an PLTA menjanjikan ini itu, non sense, tak ada sama sekali, listrik bayar, listrik masjid saja untuk kepentingan umum bayar, kalau ditagih mereka mengelak," tambahnya.