Dijanjikan Sejumlah Program Terkait PLTS Danau Singkarak, Masyarakat Batipuah Selatan Tetap Menolak

Masyarakat menyuarakan penolakan dengan berbagai alasan sejak muncul wacana pembangunan PLTS sekitar tahun 2020 lalu.

Beberapa kali sosialisasi-pun dilakukan PT PLN Indonesia Power sejak saat itu, namun masyarakat bersikukuh menolak.

Masyarakat pun sempat mendatangi Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan alasan penolakan PLTS yang merupakan proyek strategis nasional (PSN).

Terakhir mereka menyampaikan alasan penolakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS Danau Singkarak yang berlangsung pada Rabu (15/1/2025) sore.

Sosialisasi ini difasilitasi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menghadirkan Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Bupati Tanah Datar Eka Putra hingga tokoh masyarakat Batipuah Selatan.

Bukhari Datuak Tejo Malalo, Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan menegaskan bahwa masyarakat tidak sedikitpun anti terhadap investasi ataupun pembangunan.

Baca juga: Alasan Warga Tolak Rencana Pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak

Hanya saja, menurut masyarakat PLTS terapung bukanlah hal yang penting bagi mereka, melainkan ingin ekosistem lingkungan Danau Singkarak dipulihkan.

Mengingat, kata Bukhari, Danau Singkarak termasuk satu dari 15 danau prioritas se-Indonesia yang perlu diselamatkan.

Ia menjelaskan, mestinya saat ini pemerintah fokus untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan utama di Danau Singkarak.

"Danau Singkarak diambang kehancuran, bukan main banyaknya sampah, banyak lagi permasalahan di Danau Singkarak, mestinya itu yang harus diselesaikan dulu, seusai dengan Perpres nomor 60 tahun 2021," kata Bukhari.

Ia menjabarkan, pencemaran yang terjadi di Danau Singkarak sudah kelewat parah. Bukhari menilai hal itu disebabkan oleh adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di danau itu.

Belum lagi, masyarakat sekitar sangat bergantung dengan Danau Singkarak. Mereka takut, adanya PLTS menghilangkan mata pencarian. 

Dia mempertanyakan alasan Danau Singkarak yang dipatok sebagai lokasi rencana pembangunan PLTS itu.

"Sekali lagi kita tidak anti pembangunan, tetapi mestinya masih ada alternatif lain yang bisa digunakan, seperti di Koto Panjang perbatasan Sumbar-Riau, tidak ada ikan endemik-nya, tak menimbulkan risiko," ujarnya.

Selain itu, Bukhari menyampaikan keresahan masyarakat terkait ekosistem ikan bilih, yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak.