Bacakada Sumbar Didesak Atasi 16 Masalah Utama, Termasuk Krisis Lingkungan

j. Meningkatnya potensi penyebaran informasi hoaks dan lemahnya literasi digital;

k. Hilangnya hak atas rasa aman warga negara, seperti masih banyak laporan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum dan munculnya beragam kasus kriminalitas;

l. Isu kesenian dan kebudayaan belum menjadi isu utama dalam kebijakan daerah;

m. Masih lemahnya dukungan kebijakan dan anggaran untuk perlindungan hak-hak perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainya;

Baca juga: Orientasi DPRD Padang Pariaman, Gubernur Mahyeldi Ingatkan Pentingnya Keselarasan RPJMD dengan RPJMN

n. Masih rendahnya moderasi beragama di sumatera barat;

o. Belum adanya road-map konsep pertanian berkelanjutan dan berketahanan iklim;

p. Masih lemahnya perlindungan hukum atas kebebasan pers dan berpendapat, Pembela HAM dan Pejuang Lingkungan;
 
"Beberapa tahun ke depan Indonesia terkhususnya Sumatera Barat akan didominasi oleh kami generasi muda saat ini, kondisi Sumatera Barat dimasa depan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh Pemimpin Sumatera Barat hari ini, kami tidak ingin kebijakan-kebijakan yang diambil malah memberikan dampak yang buruk bagi rakyat sumatera barat dan sudah seharusnya pemimpin Sumatera Barat mendatang harus mampu mewujudkan Sumatera barat pulih dari persoalan sosial-ekologis sehingga rakyat bisa hidup berdaulat sebagaimana cita-cita ROMPI dan mandat Konstitusi," kata Irfan.

Untuk diketahui, Rembuk Orang Muda Pulihkan (ROMPI) Sumatera Barat digagas oleh Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (KOMMA FP-UA) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumbar pada tanggal 22 Agustus 2024 lalu.

Lebih kurang 80 orang aktivitas dari berbagai organisasi tergabung dalam ROMPI Sumbar. Adapun deklarasinya terlaksana pada 25 Agustus 2024.(*)