Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Desak DPR RI Hentikan Pembahasan RUU Pilkada 2024

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa Sumatera Barat (Sumbar) menuntut agar DPR RI segera menghentikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada 2024. 

Tuntutan ini disampaikan dalam aksi yang berlangsung di Kantor DPRD Sumbar Kamis (22/8/2024), di mana peserta aksi mengungkapkan kekhawatiran atas pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

Disela-sela aksi kawal putusan MK di Kantor DPRD Sumbar, Dosen sekaligus penggiat sosial masyarakat Aznil Mardi mengatakan para pemerhati di Indonesia ini telah merespon, tindakan DPR sudah melanggar konstitusi.

Harusnya putusan MK yang berlaku, tetapi DPR berupaya mengangkangi konstitusi. 

"Tuntutan kita supaya DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada saat ini," kata Aznil Mardi.

Baca juga: Massa Aksi Kawal Putusan MK Depan DPRD Sumbar Tumpah Ruah ke Jalan, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Dijelaskannya, pembahasan RUU Pilkada disaat MK telah mengeluarkan putusan inkonstitusional pada aturan tersebut akan merusak demokrasi yang telah lama dibangun, yang diperjuangkan para pendiri bangsa, diperjuangkan aktivis 1998.

"DPR hari ini menjilat pemerintahan hanya untuk satu kepentingan keluarga saja, keluarga Presiden," katanya 

Ia menegaskan, urgensi keputusan MK terhadap UU Pilkada sangatlah diperlukan, disaat kondisi negara saat ini, krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah karena hasil dari Pilpres.

"Kami takut negara ini akan rusak, dan masyarakat sipil akan merespon dengan hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

"Aksi ini aksi permulaan, ketika DPR berperilaku tidak mau tahu, dan tidak malu, keculasan yang mereka pertunjukan pada republik ini, jangan salahkan negeri ini," tambahnya. (*)