POPULER SUMBAR: Kerugian Bencana Pessel Rp1 Miliar dan Kejati Geledah Kantor Gubernur Sumbar

TRIBUNPADANG.COM - Berita populer TribunPadang.com sepanjang Senin (25/3/2024) kembali bisa Anda baca.

Ada sejumlah berita populer Sumbar yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin.

Mulai dari berita tentang kerugian bencana banjir dan longsor di Pesisir Selatan yang mencapai Rp1 miliar hingga berita tentang Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar menggeledah Kantor Gubernur Sumbar.

Berikut selengkapnya berita Populer Sumbar sepanjang Senin (25/3/2024):

1. Kerugian Bencana Pessel Rp1 Miliar

Bencana banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada 7 s.d 8 Maret menimbulkan kerugian sekitar Rp1 triliun.

Kepala Ex officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, Mawardi Roska menjelaskan bahwa data yang masuk sudah dianalisis dengan jumlah kerugian asset daerah maupun harta benda milik masyarakat mencapai Rp1 triliun.

Kerusakan mulai dari sarana prasarana (sapras) negara seperti jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, fasilitas air minum, juga harta benda masyarakat, rumah, ternak, lahan pertanian, dan tambak. 

"Dari jumlah itu kerugian mencapai angka Rp 1 triliun," jelasnya, dilansir dari laman resmi Pemkab Pesisir Selatan, Senin (25/3/2024).

Menurut Mawardi yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Selatan, pendataan terus dilakukan dan secara bertahap disampaikan kepada pemerintah.

Baca juga: Civitas Akademika Unbrah Serahkan Bantuan Kepada Korban Terdampak Banjir di Pesisir Selatan

Hal itu terungkap saat rapat evaluasi tanggap darurat tahap I dan langkah-langkah kegiatan untuk masa tanggap darurat tahap II, Minggu, 24 Maret 2024, diruang Rapat Bupati.

Rapat tersebut dihadiri langsung Bupati Rusma Yul Anwar, Forkopimda Kapolres Pessel, Dandim 0311, Asisten dan para kepala OPD Camat se-Pesisir Selatan, juga dihadiri oleh Basarnas, serta PMI. 

Bupati Rusma juga menyebutkan terkait perpanjangan masa tanggap darurat kembali diperpanjang karena fakta di lapangan bahwa para korban masih butuh penanganan.

"Masih ada 4 orang lagi yang masih hilang, rumah-rumah penduduk yang belum bisa didiami karena material atau sedimen banjir masih belum tertangani, dan proses pendataan yang terus dilakukan," jelas Bupati.

Menurutnya dengan perpanjangan masa tanggap darurat itu maka proses rehabilitasi dan rekontruksi dapat dilakukan dengan segala sumberdaya yang ada.

Baca juga: PMI Sumbar Hibur Anak-Anak Korban Bencana di Pesisir Selatan, Ajak Main dan Bernyanyi Bersama

"Sebagai tambahan kerugian terbesar diantaranya 537 rumah rusak berat, 2.749 rusak sedang, 7.048 rusak ringan," jelasnya . Sementara ribuan ternak yang mati diantaranya, sapi sebanyak 666 ekor, kerbau 8 ekor, kambing 357 ekor, ayam 36.527 ekor, dan itik sebanyak 19.210 ekor pula," bebernya.

2. Kejati Geledah Kantor Gubernur Sumbar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) kembali melakukan penggeledahan.

Kali ini, pada Senin (25/3/2024) penyidik geledah Kantor Gubernur Sumbar lantai 2, tepatnya di Ruangan Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa.

Kejati mulai melakukan penggeledahan sekitar 2 setengah jam sejak pukul 10.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.30 WIB.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen alat bukti yang diperlukan dalam kasus dugaan korupsi alat peraga siswa di Dinas Pendidikan Sumbar pada 2021.

"Penggeledahan hari ini mencari dokumen yang kami perlukan di penyidik, karena beberapa dokumen ada yang tidak ditemukan, atau sama sekali tidak dibawa saksi-saksi pihak pengadaan," kata Hadiman, asisten pidana khusus Kejati Sumbar.

Baca juga: Setelah Kantor Disdik, Kejati Geledah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Sumbar

Adapun pada penggeledahan kali ini pihaknya menemukan beberapa alat bukti tambahan.

Ia bilang, tim audit internal serang menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tahun 2021 itu.

"Kalau nanti hasil auditnya keluar, kita langsung tetapkan tersangka. Siapa yang berperan, siapa yang menerima aliran dana," katanya.

Ia menjelaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi di Disdik Sumbar itu sudah berlangsung sejak September 2023 dan hingga saat ini masih tahap penyidikan.

"Kendala ga ada, hanya saksi yang kita periksa dari Pokja maupun Disdik sulit memberikan alat bukti dokumen," imbuhnya.

Hadiman bilang, sejauh ini Kejati sudah memeriksa 35 orang lebih saksi, termasuk dua orang saksi ahli.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News