POPULER PADANG: VIRAL Kabar Dugaan Jual Beli Ijazah di Unes dan Waspada Pungli di Momen Nataru

TRIBUNPADANG.COM - Berikut ini berita Populer Padang yang telah tayang selama 24 jam terakhir di Tribun Padang.

Ada berita tentang VIRAL Kabar Dugaan Jual Beli Ijazah di Unes Padang, Kampus Bantah dan Cari Pelaku.

Kemudian berita Waspada Pungli di Momen Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Padang Minta Masyarakat Lapor.

Baca berita selengkapnya :

1. Kabar adanya dugaan jual beli ijazah di Yayasan Perguruan Tinggi Padang, Universitas Eka Sakti (Unes) Kota Padang beredar di media sosial Instagram.

Melalui akun @unes_bergerak disampaikan bahwa praktik jual beli ijazah terjadi di Fakultas Hukum.

"Bayar pembuatan skripsi tanpa bimbingan, tapi wisuda?," tulis akun tersebut.

Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Hendri Septa-Ekos Albar Lanjut Sampai April 2024

Dalam postingannya juga disebutkan terdapat 16 orang mahasiswa yang menjadi korban praktik jual beli ijazah.

Dalam pernyataan tertulis, disampaikan bahwa adanya mahasiswa Non Reguler membayar Rp4 Juta kepada salah satu pihak fakultas untuk pembuatan skripsi tanpa proses bimbingan.

Serta harus keluarkan Rp1 juta lagi untuk dosen pembimbing.

Dalam postingan tersebut juga terdapat foto draf ijazah sarjana hukum yang belum ditandatangani.

Rektor Universitas Eka Sakti, Prof. Sufyarma Marsidin membantah adanya dugaan praktik jual beli ijazah di kampusnya.

Baca juga: Jalan Muaro-Silokek Sijunjung Retak Pasca Hujan, Pengendara Diminta Hati-Hati

"Tidak ada jual beli ijazah, dan ijazah pun belum ada ditandatangani baik oleh rektor ataupun dekan. Yang beredar itu draf ijazah yang salah pula, di sana ditulis tertulis S-1 sementara di atasnya S-2," ujar Prof. Sufyarma saat dihubungi, Kamis (21/12/2023).

Menurut Prof. Sufyarma, draf ijazah tersebut diedarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka tengah diselidiki oleh kampus.

"Jangankan 16 orang, satu orang pun tidak ada menerima ijazah palsu itu," kata Prof. Sufyarman.

Ia mengatakan, bila telah mengetahui orang yang mengedarkan kabar tersebut, pihaknya akan menindak tegas.

"Kedepan kita akan waspadai tentang pengeluaran ijazah ini," ujarnya.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang meminta masyarakat yang menemukan pungutan yang tidak pada mestinya untuk melaporkan ke pos terdekat. 

Hal itu dikarenakan di pos pengamanan terdapat petugas TNI/Polri, Dishub, Satpol PP, BPBD, Pariwisata, dan lainnya.

Chandra Eka Putra mengingatkan kepada masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan objek wisata pada libur Natal dan tahun baru untuk menjaga kebersihan dari sampah.

Baca juga: Polres Pasaman Barat Siapkan Tim Tanggap Bencana Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru

"Agar terhindari dari adanya aksi pungli, pastikan orang-orang yang meminta pungutan itu. Jika pungli, dia tidak punya pengenal diri, jaket, dan tidak punya rompi," katanya, Kamis (21/12/2023).

Chandra menyebutkan untuk parkir kendaraan sepeda motor Rp2 ribu rupiah, dan untuk kendaraan roda empat Rp3 ribu rupiah.

Sedangkan jika diminta lebih dari pungutan pada hari biasanya, bisa dipastikan itu adalah pungutan liar.

"Jika ditemukan, lebih baik langsung dilaporkan ke pos terdekat. Sebelum ada pos pengamanan, khusus Pantai Padang ada pos bersama yang menerima pengaduan masyarakat," pungkasnya. 

Selain itu, Satpol PP juga kerahkan  400 petugas untuk membantu pengamanan Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Petugas ini akan dibagi untuk ikut membantu instansi lainnya, termasuk TNI/Polri dalam pengamanan Nataru.

Kasat Pol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, mengatakan akan mengerahkan 400 petugas.

Ia mengatakan, dari 400 petugas ini akan ada mengisi pos pengamanan Nataru, ada yang berpatroli, dan tersebar di setiap kecamatan di Kota Padang.

Selain itu, ada juga petugas yang tetap berada di Mako Satpol PP Kota Padang.

"Sebanyak 400 orang yang kita kerahkan. Jadi kita bagi-bagi, akan ada menempati pos pengamanan, pos pelayanan, berpatroli, dan yang tersebar di setiap kecamatan," katanya.

Chandra Eka Putra mengatakan untuk petugas yang berpatroli akan melakukan monitoring terkait yang akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

"Kita di lokasi wisata sudah ada pos pengamanan, bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran dan dirugikan bisa melaporkannya ke pos-pos terdekat," katanya.