Bawaslu Sumbar Gelar Rapat Evaluasi Pokja, Dihadiri Organisasi Media, Lembaga Penyiaran & Kepolisian

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menggelar rapat evaluasi tugas kelompok kerja (Pokja) politisasi SARA, politik identitas, informasi hoaks dan ujaran kebencian pada Kamis (21/12/2023).

Dalam rilis yang diterima TribunPadang.com, Pokja ini diketuai Febrian Bartez dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang, yang dibentuk dengan SK Ketua Bawaslu Sumbar Nomor 467/HK.01.01/K.SB/11/2023.

Dalam SK tersebut Pokja melaksanakan tugasnya mengawasi politisasi sara, politik identitas, informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu proses Pemilu Damai. Tugas itu dalam rangka penguatan tupoksi Bawaslu sesuai undang-undang.

Rapat evaluasi Pokja Bawaslu turut dihadiri unsur organisasi media seperti PWI, IJTI, Jaringan Pemred Sumbar, Lembaga Penyiaran KPID dan Diskominfo, serta unsur kepolisian yang diwakili Ditkrimsus Polda Sumbar.

Pada rapat Pokja itu, Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khaddafi memaparkan beberapa data pengawasan oleh Bawaslu.

"Sampai 19 Desember 2023, berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu kabupaten dan kota, sudah dilaksanakan 979 kampanye, dengan rincian 10 kampanye calon presiden dan wakil presiden, 172 kampanye DPR RI, 7 kampanye DPD RI, 161 Kampanye DPRD Provinsi, 639 kampanye DPRD kabupaten/kota," katanya.

Adapun kampanye tanpa STTP yang telah dicegah secara langsung oleh jajaran pengawas sebanyak 133, surat pencegahan yang telah disampaikan ke KPU dan partai politik sebanyak 58 buah, serta terdapat 10 laporan dan temuan yang masuk ke jajaran pengawas pada tahapan kampanye ini.

Baca juga: Politik Uang di Pemilu 2024 Cendrung Terang-terangan, Bawaslu Sumbar Ingatkan Waspada

Pihaknya juga melakukan pengawasan kampanye menggunakan sarana negara. 

"Dalam konteks ini Pokja melakukan pencegahan dengan pola darat seperti koordinasi dan sosialisasi apakah dengan kelompok agama, kelompok adat dan kelompok ekonomi," kata Khaddafi.

Khaddafi menyebut Tanah Datar dan Bukittinggi sebagai salah satu lokus kegiatan pola darat. 

"Daerah itu menjadi sentral aktifitas adat dan ekonomi Bukittinggi jaringan perdagangan dan Batu Sangkar daerah adat Minangkabau," katanya.

Ditambahkan, Bawaslu juga telah berkoordinasi pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Padang.

Sementara itu, Vifner, Penanggung jawab Pokja Bawaslu Sumbar menyebut secara garis besar dalam Pokja terdapat unsur lembaga penyiaran seperti KPID, Kominfo, IJTI dan PWI Sumbar dan unsur Reskrimsus Polda.

Vifner menyebut potensi isu-isu negatif di lembaga penyiaran, disinilah letak pentingnya peran strategis KPID. 

"Kita mintakan KPID memainkan perannya untuk melakukan pencegahan sesuai undang undang," kata Vifner.