Masyarakat Air Bangis Demo

Hari Ketiga Warga Air Bangis Demo Gubernur Sumbar, Akan Bertahan Sampai Permasalahan Selesai

Warga Air Bangis Pasaman Barat (Pasman) masih bertahan di pelataran Masjid Raya Sumbar, Rabu (2/8/2023). Ini hari ketiga mereka datang ke Padang ...

|
Penulis: Rima Kurniati | Editor: Fuadi Zikri
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Warga Air Bangis tengah bercengkerama di pelataran Masjid Raya Sumbar, sebelum berangkat demo ke Kantor Gubernur siang ini, Rabu (2/8/2023) 

Kabiro Adpim Setda Prov. Sumbar, Mursalim pada Selasa (1/8/2023) malam menyampaikan bahwa hari ini Gubernur Sumbar, Mahyeldi akan menemui massa aksi.

Sebelumnya, sudah dua hari warga berdemonstrasi sejak Senin (31/7/2023) dan tak kunjung ditemui Mahyeldi, dan warga terus meminta untuk berdialog.

Adapun pihak Pemrov menyebut Mahyeldi sedang padat agenda sehingga tak sempat menemui massa. Walakin, sejumlah OPD telah menyambut namun ditolak.

"Terkait demo, kemarin dan hari ini (Selasa) telah diterima oleh Asisten 2, Kaban Kesbangpol, Kadis Pertanian, Kadis Kehutanan, Kadis LH dan Kasat Pol PP. Alhamdulillah telah ada kesepakatan, besok perwakilan mereka akan diterima Gubernur," katanya.

Tuntutan Massa

Empat tuntutan yang dilayangkan masyarakat Air Bangis yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved