Hari ke-3 Demo Warga Air Bangis di Kantor Gubernur, Akan Pulang Bila Mahyeldi Cabut Rencana PSN

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Masyarakat Nagari Air Bangis, Pasaman Barat kembali berdemonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (2/8/2023).

Hari ini adalah hari ketiga aksi demo yang dilakukan oleh massa yang berjumlah sekitar 1.500 orang itu, sejak Senin (31/7/2023).

Mereka gigih berunjuk rasa agar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menemui mereka dan berdialog soal konflik agraria yang terjadi di Air Bangis.

Baca juga: Muncul Demo Tandingan di Depan Kantor Gubernur Sumbar, Mengaku Juga Warga Air Bangis Pasaman Barat

Sebelumnya, pada hari pertama dan kedua, sejumlah kepala OPD telah menerima kedatangan dan menyampaikan gubernur tengah berada di luar kota.

Namun massa menolak kedatangan perwakilan dan tetap ingin bertemu dengan gubernur. 

Bukan tanpa alasan, massa ingin permasalahan yang terlah terjadi bertahun-tahun ini selesai ketika bertemu Mahyeldi.

Setelah memasuki hari ketiga ini, aksi unjuk rasa oleh warga menemui sedikit harapan. Kabiro Adpim Setda Prov. Sumbar, Mursalim mengonfirmasi Mahyeldi akan menemui masa.

Walakin, massa menyampaikan akan tetap bertahan di Padang jika gubernur tidak membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

"Keputusannya itu. Warga sepakat akan tetap lanjut kalau tuntutan soal kehadiran PSN ini tidak ditanggapi," kata Nopaleon, Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol yang ikut mendukung demonstrasi warga.

Baca juga: Puluhan Orang dari Air Bangis Gelar Demo Tandingan, Usung Narasi Dukung Gubernur & Rencana PSN

Tak hanya soal PSN, warga juga melayangkan beberapa tuntutan lainnya, yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu bebaskan masyarakat dari Koperasi KSU ABS HTR dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Minta Gubernur Temui Warga Air Bangis, Supardi Sebut Dewan akan Pelajari Masalah

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan sebagai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi" kata Haris.

Aksi Tandingan

Puluhan orang yang juga mengaku berasal dari Air Bangis turut menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (2/8/2023).

Kelompok kedua ini datang setelah sekitar 1.500-an warga dari Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis, berunjuk rasa di depan kantor gubernur sejak Senin (31/7/2023).

Dari orasi yang dibawakan, unjuk rasa oleh lebih kurang 70 orang ini mengusung narasi mendukung Gubernur Sumbar untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

Mereka juga menolak semua narasi yang disampaikan oleh massa yang telah tiga hari berdemonstrasi di kantor gubernur.

Sehingga aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu pro dan kontra terhadap kebijakan gubernur.

Perwakilan dari kelompok kedua ini, Gusri Fendra (48), menuding kalau 1.500-an warga yang berdemo sejak Senin lalu, bukanlah penduduk asli Air Bangis.

"Di sini yang warga Air Bangis. Mereka itu pendatang," katanya kepada wartawan.

Di lain sisi, sekitar 1.500-an warga yang tinggal dan menetap di Jorong Pigogah Patibubur mengaku bahwa mereka sudah menetap di Air Bangis sejak lama.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News