Plh Sekda Padang Tanggapi Kritik PKS Soal Seluruh Camat dan Lurah bakal Ikut Apeksi Makassar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Plh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang Arfian menanggapi kritikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Padang.

Menurut Arfian, Rakernas Apeksi hanya digelar sekali setahun. Kegiatan ini juga sudah diagendakan jauh hari.

Selain itu, perjalanan dinas Camat dan Lurah di Kota Padang dari Januari sampai Juni tahun 2023 juga ditiadakan.

Artinya, baru kali ini ada perjalanan dinas lurah dan camat tahun 2023 ibi.

"Untuk camat dan lurah, perjalanan dinasnya memang diagendakan saat apeksi ini. Sebelumnya tidak kita izinkan mereka mengikuti kegiatan di luar daerah," kata Arfian, saat dihubungi, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Semen Padang Gelar Review, dan Diskusi untuk Peserta Program Magang Tamatan SMK-SP

Arfian menambahkan, keikut sertaan camat dan lurah pada Rakernas Apeksi di Makasar ini bagian dari kolaborasi antar kota.

Serta bagian studi tiru berbagai hal termasuk pelayanan publik yang dilakukan Makasar selama ini.

"Kita lihat makasar ini kemajuannya luar biasa. Itu harapannya bisa kita terapkan juga di Padang termasuk pelayanan publiknya," ujarnya.

Arfian menegaskan keikutsertaan camat dan lurah bukan sekedar jalan-jalan namun ada kegiatan khusus yang diagendakan 

Meskipun seluruh camat dan lurah ikut Rakernas Apeksi di Makasar, Arfian memastikan pelayanan publik tetap jalan karena ada sekretaris camat dan lurah.

"Yang ikut seluruh camat dan lurah, lalu semua OPD kecuali beberapa OPD seperti Satpol PP dan Damkar," ujar Arfian.

Baca juga: Update 3 Siswa SMA di Padang Ditangkap Polisi Akibat Tawuran dan Satu Orang Memiliki Senjata Tajam

Bebani Anggaran Daerah

Seluruh camat dan lurah di Kota Padang ikut serta pada rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makasar, Sulawesi Selatan 10-14 Juli 2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry menyebut keuangan daerah akan terkuras saat ratusan ASN Pemko Padang tersebut berangkat ke makasar.

Ia mencontohkan misalnya harga tiket pesawat Padang ke Makasar saja minimal Rp 5 Juta per orang. 

Belum lagi, biaya menginap ASN di hotel minimal Rp 1,5 Juta semalam.

Lalu angka tersebut dikalikan dengan jumlah 11 camat, lalu 104 lurah serta sekitar 50 orang pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Fraksi PKS Kritik Wali Kota Padang, Gegara Boyong Ratusan Pejabat ke Rakernas Apeksi Makassar

"Nginapnya empat malam, dikalikan ratusan orang, berapa nilai rupiah yang habis untuk itu?. Ini akan membebankan keuangan daerah" ujar Djunaidy Hendry, Selasa (11/7/2023)

Djunaidy Hendry menilai Wali Kota harusnya hanya membawa tiga atau empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang saja.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengkritik kebijakan Wali Kota Padang Hendri Septa yang membawa rombongan besar ke kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Peemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Diketahui, pelaksanaan Rakernas Apeksi tahun ini digelar di Makasar, Sulawesi Selatan selama lima hari mulai 10-14 Juli 2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry mengaku sangat menyayangkan kebijakan Walikota membawa rombongan super besar ke acara Apeksi ke 16 di Makasar, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Padi Reborn Bakal Tampil di Jam Gadang Bukittinggi, Gratis dan Terbuka untuk Umum

Lanjutnya, hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 Lurah se Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut. 

Menurut Djunaidy Hendry, seharusnya hanya beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saja yang diboyong, tergantung kepentingannya dalam kegiatan Apeksi tersebut. 

"Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya," ujar Djunaidy Hendry saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (11/7/2023).

Menurut Ketua Komisi I DPRD Padang ini, keberangkatan rombongan besar Pemko Padang tersebut akan berpengaruh terhadap layanan publik di kota Padang.

Selain itu, juga akan membebankan keuangan daerah, apalagi saat ini, kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerahnya pasca covid-19. (*)